Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGELOLA jasa alur ambang Sungai Barito, PT Ambapers Kalimantan Selatan, akan menambah peralatan pemantau dan rambu-rambu guna memantau lalu lintas alur serta menjamin keselamatan pelayaran. Angkutan batubara merupakan pengguna terbesar jasa tol sungai tersebut.
Hal itu dikemukakan Direktur Utama PT Ambang Barito Nusa Persada (Ambapers) Syaiful Adhar, Senin (28/1), di Banjarmasin.
"Alur Sungai Barito merupakan jalur utama bagi angkutan barang dan penumpang dari dan ke Kalsel, termasuk angkutan hasil tambang batubara. Karena itu kita akan menambah peralatan pemantau berupa CCTV, radar serta rambu-rambu pelayaran di alur," ungkapnya.
Alat pemantau dan rambu-rambu di alur ini, selain bertujuan menjamin keselamatan lalu lintas pelayaran, juga berfungsi mendata secara riil keluar masuk kapal terutama kapal-kapal yang menjadi obyek retribusi (chanel fee) jasa alur.
Baca juga: Ini Trik Jitu untuk Mudik Nyaman dengan Rental Mobil
Hampir satu dekade, Pemprov Kalsel melalui konsorsium dengan PT Pelindo telah menerapkan retribusi alur terhadap kapal-kapal pengguna alur selain kapal penumpang dan sembako.
Pengelolaan alur Barito ini dimulai sejak 2009. Sebelumnya, pelayaran di alur barito harus mengandalkan kondisi pasang surut sungai dan pendangkalan, sehingga tidak efisien dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
Kini alur barito yang dikelola PT Ambapers dengan kontraktor pengerukan alur PT Sarana Daya Mandiri dapat dilayari 24 jam dengan kedalamanan alur minimal 5 LWS, lebar 100 meter dan panjang 15 km.
Tercatat sepanjang 2018 lalu jumlah retribusi jasa alur ini mencapai lebih Rp400 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya.
Demikian juga kewajiban setoran pihak ketiga (diluar deviden) yang diserahkan PT Ambapers kepada Pemprov Kalsel juga meningkat menjadi Rp28 miliar dari Rp24 miliar pada tahun sebelumnya.
"Untuk 2019, kita menargetkan retribusi yang kita setorkan ke Pemda ini meningkat hingga Rp30 miliar, meski kita tahu kondisinya sangat dipengaruhi harga batubara karena pengguna jasa alur terbesar adalah angkutan batubara," tuturnya.
Sepanjang 2018, jumlah kapal tongkang pengangkut komoditas batubara ditambah angkutan hasil hutan dan tambang lainnya yang melintasi alur barito lebih dari 11 ribu unit dengan jumlah tonase khusus komoditas batubara saja mencapai 80 juta ton. Perusahaan tambang terbesar pengguna jasa alur barito adalah PT Adaro Indonesia.
Meski pendapatan retribusi alur ini besar, PT Ambapers sendiri hanya mendapatkan 12% sementara 88% merupakan hak kontraktor berdasarkan perjanjian awal investasi hingga 15 tahun.
Dari 12% itu pun kemudian harus dibagi 60:40 antara Pemprov Kalsel melalui PD Bangun Banua dengan PT Pelindo.
Lebih jauh dikatakan Syaiful pihaknya tengah mengkaji pembentukan Badan Usaha Pelabuhan dimana nantinya Ambapers akan menjadi perusahaan pengelola tol sungai tidak hanya Sungai Barito tetapi juga sungai-sungai di Indonesia.
"Peluang bisnis jasa kepelabuhanan ini sangat potensial sehingga kami harus memanfaatkannya. Pemda tidak bisa hanya mengandalkan retribusi komoditas batubara saja. Kita harus bisa menjadi perusahaan yang profesional dan punya daya saing," ujarnya.
Rencana pembentukan BUP ini sudah diusulkan ke Kementerian Perhubungan dan Badan Penanaman Modal. Abdurrahman, External Head PT Adaro Indonesia mengakui alur barito menjadi jalur utama distribusi batubara perusahaan tersebut baik untuk pasokan kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. (OL-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved