Headline
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.
GENERASI muda atau milenial harus menjadi oase persatuan bangsa yang mampu menyatukan Indonesia dengan berbagai daya tariknya. Karena itu kaum milenial jangan mau dikotak-kotakan pada warna apapun utamanya kotak pilihan politik.
Hal itu disampaikan Ketua Institut Harkat Negeri (IHN), Sudirman Said,saat menjadi pembicara dalam workshop "Peluang Masa Depan Anak Bangsa" yang digelar oleh Forum Peduli Anak Bangsa bekerja sama dengan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Minggu (13/1/2019) di Graha Rimba, Kota Semarang, Jawa Tengah--yang rilisnya dikirim ke mediaindonesia.com, Senin (14/1).
"Generasi muda atau milenial saat ini adalah calon pemimpin masa yang akan datang, sehingga jangan terkotak-kotak agat persatuan bangsa bisa dijaga," ujar Sudirman.
Sudirman bertutur pada 2045 jumlah milenial akan mencapai 35% dari total populasi atau sekitar 90 juta orang. Setara dengan empat kali penduduk Malaysia, dan delapan kali penduduk Singapura. Itu merupakan kekuatan yang luar biasa, yang bisa mengubah Indonesia menjadi negara yang lebih maju.
Baca juga: Menggiring Milenial Gempitakan Pemilu
"Untuk itu penting bagi generasi muda saat ini untuk serius membangun integritas diri, karena jika Indonesia serius membangun generasi muda, peluang Indonesia menjadi raksasa dunia semakin mudah," ucapnya.
Menurut Sudirman, ada era setelah reformasi akan ada babak baru Indonesia 20 tahun, di mana akan ada revisi cara berpikir secara nasional. Untuk itu, para milenial harus menyiapkan diri.
"Perlu diketahui, orang-orang sukses itu pandai mengatasi kesulitan, menciptakan tantangan-tantangan baru, ibaratnya seperti lompat tinggi, itu kalau 60 cm bisa dilompati, maka dinaikan menjadi 70 cm, dan seterusnya," tutur Sudirman Said.
"Berorganisasi sadalah cara yang baik untuk melatih diri memecahkan, masalah, kerja sama tim, juga berlatih kepemimpinan. Itu dibutuhkan untuk menghadapi masa depan," pungkasnya. (OL-3)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
TKLN 01 Malaysia mendesak pihak KBRI Kuala Lumpur Malaysia, KPU RI, Bawaslu RI, Kepolisian Republik Indonesia untuk segera melakukan tindakan
Tidak sulit untuk menyelesaikan dugaan kecurangan pemilu. Negara sudah memfasilitasi dengan aturan dan lembaga yang berwenang.
KPU bekerja sama dengan Kementerian Agama dalam melakukan sosialisasi kepada pemilih di tempat ibadah.
Kurangnya sosialiasi dikhawatirkan dapat meningkatkan angka golput di pemilu. Surya sangat berharap proses demokrasi bisa berjalan dengan lebih baik secara berkelanjutan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved