Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
GENERASI muda atau milenial harus menjadi oase persatuan bangsa yang mampu menyatukan Indonesia dengan berbagai daya tariknya. Karena itu kaum milenial jangan mau dikotak-kotakan pada warna apapun utamanya kotak pilihan politik.
Hal itu disampaikan Ketua Institut Harkat Negeri (IHN), Sudirman Said,saat menjadi pembicara dalam workshop "Peluang Masa Depan Anak Bangsa" yang digelar oleh Forum Peduli Anak Bangsa bekerja sama dengan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Minggu (13/1/2019) di Graha Rimba, Kota Semarang, Jawa Tengah--yang rilisnya dikirim ke mediaindonesia.com, Senin (14/1).
"Generasi muda atau milenial saat ini adalah calon pemimpin masa yang akan datang, sehingga jangan terkotak-kotak agat persatuan bangsa bisa dijaga," ujar Sudirman.
Sudirman bertutur pada 2045 jumlah milenial akan mencapai 35% dari total populasi atau sekitar 90 juta orang. Setara dengan empat kali penduduk Malaysia, dan delapan kali penduduk Singapura. Itu merupakan kekuatan yang luar biasa, yang bisa mengubah Indonesia menjadi negara yang lebih maju.
Baca juga: Menggiring Milenial Gempitakan Pemilu
"Untuk itu penting bagi generasi muda saat ini untuk serius membangun integritas diri, karena jika Indonesia serius membangun generasi muda, peluang Indonesia menjadi raksasa dunia semakin mudah," ucapnya.
Menurut Sudirman, ada era setelah reformasi akan ada babak baru Indonesia 20 tahun, di mana akan ada revisi cara berpikir secara nasional. Untuk itu, para milenial harus menyiapkan diri.
"Perlu diketahui, orang-orang sukses itu pandai mengatasi kesulitan, menciptakan tantangan-tantangan baru, ibaratnya seperti lompat tinggi, itu kalau 60 cm bisa dilompati, maka dinaikan menjadi 70 cm, dan seterusnya," tutur Sudirman Said.
"Berorganisasi sadalah cara yang baik untuk melatih diri memecahkan, masalah, kerja sama tim, juga berlatih kepemimpinan. Itu dibutuhkan untuk menghadapi masa depan," pungkasnya. (OL-3)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved