Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
RATUSAN kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur, belum membayar pajak. Berdasarkan data pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) setempat, jumlah kendaraan dinas yang ngemplang pajak mencapai 243 unit terdiri dari kendaraan roda dua dan roda empat dengan nilai tunggakan sebesar Rp 56,8 juta.
Kepala Administrasi dan Pelayanan (Adpel) Samsat, Sunardi, mengatakan sebagian besar menunggak satu tahun dan ada pula yang menunggak selama beberapa tahun. “Kami ditarget oleh pemerintah provinsi, ini harus segera di selesaikan dalam tahun ini,” kata Sunardi, kemarin. Samsat, kata dia, akan melakukan koordinasi dengan Pemkab Pamekasan dalam waktu dekat, untuk membahas regulasi baru tentang pajak kendaraan dan membahas penyelesaian tunggakan tersebut.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan Taufiqurrahman mengaku tidak yakin kendaraan dinas Pemkab belum membayar pajak. Ia berencana melakukan rekonsiliasi data dengan Kantor Samsat karena merasa seluruh pajak kendaraan dinas sudah dilunasi. “Kami butuh konsolidasi data. Kemungkinan itu adalah kendaraan yang sudah dihapus dari aset pemda karena sudah dilelang,” katanya. (MG/N-1)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved