Mitigasi Bencana Masuk Kurikulum

KETIKA meninjau sejumlah lokasi terdampak tsunami Selat Sunda di Kabupaten Pandeglang, Banten, Presiden Joko Widodo menyampaikan gagasan sekaligus ins­truksi untuk memasukkan mitigasi bencana ke kurikulum pendidikan.

Menurut Kepala Negara, upaya itu memiliki tujuan agar setiap warga masyarakat memperoleh pengetahuan sejak dini terkait dengan bencana sehingga dapat meminimalkan jumlah korban.

“Wilayah Indonesia berada di jalur ring of fire. Saya sudah perintahkan (memasukkan kebencanaan ke kurikulum),” kata Presiden melalui keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, kemarin.

Dalam kunjungannya ke lokasi bencana, Senin (24/12), Jokowi memastikan penanganan darurat kepada para korban telah berlangsung cepat. TNI, Polri, dan Basarnas, serta pemerintah daerah setempat sudah bergerak beberapa saat setelah tsunami menerjang.

“Saya pikir kecepatan dalam melakukan evakuasi di lapangan ini patut diapresiasi. Saya sangat menghargai gerak cepat para petugas. Ke depan saya perintahkan BMKG membeli peralatan early warning system yang bisa memberikan peringatan dini kepada masyarakat sehingga semakin waspada,” ujar Presiden di sekitar Mutiara Carita Cottage, Pantai Carita, Banten.

Pola tsunami di Selat Sunda, lanjut Presiden, terjadi di luar perkiraan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)sehingga masyarakat tidak siap menyelamatkan diri. Biasanya terdapat peringatan potensi tsunami berdasarkan analisis data gempa bumi yang terjadi sebelumnya.

Upaya terus-menerus

Instruksi Presiden Jokowi untuk memasukkan pendidikan kebencanaan ke kurikulum pendidikan mendapat sambutan positif dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Juru bicara BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengakui budaya sadar  terhadap bencana bisa dibangun sejak dini melalui pendidikan.

“Kesiapsiagaan kita menghadapi bencana mutlak diperlukan karena wilayah Tanah Air rentan bencana. Budaya sadar bencana bisa dibangun lewat pendidikan. Soal kurikulum kebencanaan sudah pernah dibicarakan. ­Kemendikbud kabarnya sudah menyiapkan peraturan menteri terkait hal itu. Pengetahuan kebencanaan warga masyarakat meningkat sejak tsunami di Aceh, tetapi belum menjadi sikap dan budaya sehari-hari. Membangun kesadaran itu perlu upaya terus-menerus dan lintas generasi,” ungkap Sutopo dalam jumpa pers di Graha BNPB, Jakarta, kemarin.

Pemerhati pendidikan, Najeela Shihab, sependapat apabila ­mitigasi bencana masuk ke kurikulum di sekolah dasar ataupun lanjutan.

“Mitigasi bencana penting menjadi bagian kurikulum pendidikan. Bentuknya bukan sekadar materi tambahan atau mata pelajaran tambahan, tetapi lintas disiplin karena pemahaman bencana dan apa yang perlu dilakukan saat bencana datang, evakuasi, dan penanggulangan membutuhkan pendidikan utuh,” kata Najeela, kemarin.

Pendiri Sekolah Cikal itu menambahkan, apabila mitigasi bencana sudah masuk kurikulum, pihak sekolah tinggal melakukan latihan evakuasi secara reguler bersama warga masyarakat sekitar.

Pemprov Jawa Timur berencana memasukkan ­penanggulangan bencana ke kurikulum untuk diajarkan di sekolah-sekolah mulai tingkat dasar hingga menengah atas.

“Kami ingin meniru sekolah di Jepang. Mereka mengajarkan pendidikan penanggulangan bencana melalui kurikulum,” kata Karo Humas dan Protokol Pemprov Jatim Aries Agung.

Demikian halnya Pemprov Jawa Barat. Menurut Gubernur Jabar Ridwan Kamil, pihaknya telah menyiapkan kurikulum tanggap bencana tersebut. “Provinsi kami rawan bencana sehingga anak-anak sekolah harus diajari menghadapi gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami.” (Dhk/Bay/Ant/X-3)