Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
IKATAN Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Ikapmii) Surakarta, Jawa Tengah, mengajak masyarakat untuk mewaspadai informasi yang menyesatkan dan bertujuan memecah-belah serta mengadu domba.
Ajakan itu dituangkan dalam pernyataan sikap resmi yang disampaikan Sekretaris Jenderal Ikapmii Surakarta, Nino Histiraludin, di sela-sela rapat konsolidasi, Sabtu (17/11) malam.
"Hati-hati menerima informasi, karena penyebar hoaks semakin lihai dalam membungkus informasi dan menyebarkannya melalui berbagai media, termasuk media sosial serta aplikasi percakapan," tegas Nino.
Ikapmii merasa perlu mengeluarkan pernyataan sikap lantaran suhu politik yang semakin meningkat menjelang Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif 2019. Momentum itu banyak dimanfaatkan penyebar hoax, baik dengan motif politik maupun ekonomi.
"Kami mengajak masyarakat untuk tidak menjadi bagian penyebarluasan informasi tersebut," imbuh Nino.
Pileg dan Pilpres, lanjut Nino, adalah siklus lima tahunan yang telah dijalani bangsa Indonesia selama 70 tahun. Dengan begitu seharusnya semakin dewasa dalam pelaksanaannya.
Untuk itu, Ikapmii juga mengajak elit partai politik, aktivis prodemokrasi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk lebih bijak dalam menyikapi perbedaan pandangan. Dengan meletakkan semangat perbedaan sebagai nilai positif untuk memajukan bangsa.
"Memenangkan partai atau capres hendaknya bukan menjadi tujuan, melainkan alat untuk mensejahterakan masyarakat," kata Nino.
Sekretaris Ikapmii Surakarta, Hermawan Santoso, menambahkan, informasi hoaks yang patut diwaspadai dan ditangkal bersama ialah yang menyangkut SARA. Lebih khusus lagi isu-isu yang menyangkut agama.
Ikapmii dengan 170 anggota yang tersebar di berbagai bidang termasuk partai politik menentang tegas hal itu. Menurutnya, agama harus ditempatkan sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan komoditas.
"Boleh berpolitik tapi jauhi politisasi agama. Mari kita berpolitik secara santun, mencerdaskan, dan menjaga NKRI," tegas Hermawan. (OL-1)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved