Jelang Pemilu 2019, Kominfo NTT Bentuk Komunitas Anak Muda Antihoaks

DINAS Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai mempersiapkan pembentukan komunitas antihoaks untuk menangkal berita-berita hoaks jelang pemilu 2019.

"Minggu depan kami membentuk komunitas anak muda NTT antihoaks untuk menyikapi berbagai informasi yang berkembang dalam proses pelaksaan pemilu 2019," kata Kadis Kominfo NTT Abraham Maulaka saat berbicaa pada acara Editor's Forum, Media Bermartabat untuk Pemilu Berkualitas yang digelar Kementrian Komunikasi dan Informatika di Kupang, Kamis (25/10).

Komunitas ini dibentuk sebagai tindakan preventif terhadap berkembangnya berita-berita hoaks di masyarakat, yang dikhawatirkan menganggu proses pemiliu 2019.

Menurut Abraham, seluruh anak muda yang bersedia menjadi anggota komunitas tersebut, wajib mendaftar di kantor Dinas Kominfo. Setelah itu, mereka akan diberikan edukasi mengenai cara menyampaikan berita lewat media sosial secara baik dan benar, serta bebas mengakses internet lewat jaringan wifi di dinas tersebut.

"Yang menjadi keprihatinan kita ialah penyampaian berita-berita bohong yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," tambahnya.

Namun menurut Abraham, saat ini dinamika di media sosial di NTT belum menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pemilu, kecuali satu hari setelah peringatan HUT Kemerdekana RI 17 Agustus 2018, viral Presiden Jokowi menerima Joni, seorang siswa SMP dari Atambua, Kabupaten Belu yang kemudian menjadi viral di media sosial. Abraham berharap situasi kondusif di Nusa Tenggara Timur terus terjaga hingga pelaksaan pemilu 2019.

Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Yadi Hendryana, mengatakan yang juga menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut minta wartawan tidak berperan sebagai penyebar hoaks.

Sebaliknya, media harus menampilkan hal-hal yang positif dan kreatif, dan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan demikian, pelaksanaan pemilu berlangsung, aman, damai dan sejuk. 

"Jaga media kita sehingga tidak jadi ruang provokasi dan pecah belah, tetap mejalankan kontrol sosial," ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Komisaris Besar Jules Abaraham Abast, mengatakan pelaksanaan pilkada serentak Juni 2018, bukan benar-benar berlangsung dalam suasana kondusif, serta terjadi penyebaran berita hoaks.

Menurutnya selama proses pilkada muncul sejumlah kasus seperti muncul berita di media online yang menyebutkan terjadi pembakaran gedung kantor KPU di salah satu kabupaten. 

"Setelah diperiksa ke lapangan, ternyata hanya salah satu kursi plastik dibakar di luar halaman kantor KPU," katanya.

Berita hoaks lainnya yang menurut Jules pernah ditayangkan media ialah, pemberitaan tentang situasi pengusiran seseorang dari kantor KPU. 

"Yang benar orang itu diminta keluar dari kantor KPU, dan penyebar hoaks berasal dari salah satu media di Sumatera," ujarnya.

Terkait berita hoaks tersebut, menurut dia, saat ini Polda NTT telah memiliki tim yang bekerja 24 jam memanta informasi di media sosial maupun media online yang diduga menyebarkan berita hoaks. (OL-3)