Copot Jaket PKS, Pengurus DPD Banyumas Ramai-ramai Mundur

TIDAK kurang dari 80 pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) mundur ramai-ramai dari kepengurusan DPD setempat. 

Secara simbolis, sejumlah pengurus mencopot jaket pengurus PKS berwarna putih. 

Selain itu, mereka mengembalikan amanah sebagai pembina unit pelaksanaan pembinaan anggota (UPPA) serta non aktif sebagai anggota partai.

Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Banyumas Mahfulyono mengatakan pengunduran diri pengurus dan non aktif sebagai anggota partai sebagai akibat dari situasi internal PKS yang tidak kondusif untuk beraktivitas dan berdakwah. 

"Kekecewaan para kader PKS mengalami puncak eskalasi sejak munculnya kewajiban seluruh kader partai untuk mengikuti Dauroh atau pelatihan educational leadership training (ELIT). Di dalam pelatihan tersebut, kader diminta tanda tangan pakta integritas. Tapi, kegiatan dan pakta integritas tanpa ada SK Instruksi dari DPP. Ini kan aneh," ungkap Mahfulyono, Selasa (23/10).

Berbagai permasalahan tersebut membuat situasi organisasi tidak kondusif, karena yang tanda tangan diberi label loyalis, dan yang tidak teken diberi label tak loyal. Hal ini, katanya, telah menyakiti kader yang telah lama berjuang tanpa pamrih dengan segenap jiwa dan raga selama 19 tahun yang akhirnya hanya dinilai dengan selembar materai Rp6.000. 

"Pakta integritas itu lebih memaksakan atauy menjustifikasi kehendak pimpinan PKS secara sewenang-wenang," ujarnya.

Baca juga:

Presiden PKS Penuhi Panggilan Polisi

Besok, Presiden PKS Diperiksa Terkait Laporan Fahri Hamzah

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Mahfulyono menyatakan bahwa dirinya bersama pengurus menyatakan mundur. 

"Kami mengundurkan diri dari pengurus DPP PKS dan nonaktif sebagai anggota partai. Kami juga mengembalikan amanah sebagai pembinan UUPA," tegasnya.

Sementara senior PKS Banyumas Arif Awaludin menambahkan kalau dalam satu bulan tidak ada respons, jumlah kader PKS yang mengunbdurkan diri bakal semakin banyak. 

"Ini adalah kode keras buat pengurus DPP yang tidak bisa mengelola partai. Jika dalam sebulan tidak ada perubahan, seluruh gerbong akan mengundurkan diri. Tentu saja hal ini juga akan berpengaruh terhadap PKS dalam Pemilu 2019 mendatang," tandasnya. (OL-3)