BI Lampung Targetkan 8.000 Penukaran Kartu GPN Hingga Akhir 2018

BANK Indonesia (BI) Lampung menargetkan penukaran kartu ATM/debit ke kartu berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebanyak 8.000 kartu hingga akhir tahun 2018.

Kepala BI Perwakilan Lampung Budiharto Setyawan mengatakan sejak peluncurannya di Lampung pada Oktober ini, target penukaran dalam setiap dua minggu sosialisasi sebanyak 2.000 kartu. Dengan begitu, diharapkan pada 2022 mendatang setiap nasabah perbankan minimal memiliki satu kartu ATM/debet berlogo GPN, sesuai target nasional.

"Itu hanya target penukaran kartu lama, belum termasuk nasabah baru yang membuka rekening. Nasabah baru otomatis mendapat kartu ATM berlogo GPN," ujar Budiharto saat kampanye GPN kepada awak media di Bandar Lampung, Senin (22/10).

Sejak peluncuran GPN secara nasional Mei 2018 lalu, Budiharto mengatakan saat ini telah beredar 10.000 kartu berlogo GPN di Lampung. Kepada nasabah yang belum memilikinya, diimbau untuk melakukan penukaran melalui bank atau layanan gerak yang tersedia.

"Silahkan datang ke bank tempat Anda menabung untuk mengganti kartu ATM lama dengan kartu baru berlogo GPN. Syaratnya membawa KTP asli dan KTP lama," ujarnya.

Manajer Kantor BI Lampung Yustitia Asri Ertaningrum menambahkan GPN merupakan upaya BI untuk menyatukan berbagai platform kartu ATM/debit sebagai wujud interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran.

"Selama ini masing-masing bank mengembangkan sendiri switching dan interoperabilitas, GPN menyatukan semua platform tersebut," tutur Yustitia.

Dalam tahap awal pengembangan GPN, masyarakat diperkenalkan dengan kartu ATM/debit berlogo nasional yang dapat digunakan untuk transaksi dalam negeri dan diterima di seluruh terminal pembayaran.

Jika GPN telah beroperasi 100%, Yustitia mengatakan penghematan biaya transaksi secara nasional dapat mencapai Rp230 miliar setahun. Selain itu, negara dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai perilaku nasabah sebagai dasar penyusunan kebijakan.

"Data diproses di dalam negeri, jadi Indonesia akan punya basis data yang akan membantu kebijakan. Big Data perilaku nasabah dapat digunakan oleh Indonesia untuk keperluan pembangunan, bukan digunakan pihak asing," kata Yustitia.

Sementara itu, keuntungan yang diperoleh nasabah adalah efisiensi dan kemudahan, karena merchant discount rate (MDR) yang dikenakan hanya 0%-1%. Sebelumnya, tarif yang dikenakan sebesar 3% dari nilai transaksi dan berlaku di semua mesin EDC bank apapun.

"Bagi pemilik merchant atau pedagang, terhindar dari uang palsu dan biaya operasional lebih rendah karena langsung terhubung ke rekening pemilik," ujar Yustitia. (A-2)