DPRD Minta Pemprov Sumbar Segera Bangun Jembatan yang Putus

DPRD Sumatra Barat meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar segera membangun kembali dua jembatan gantung yang putus akibat banjir. Kedua jembatan yakni jembatan Tanjung Pangkal-Gersindo di Kecamatan Pasaman dan jembatan Silayang-Lubuk Gobing di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.

Kedua jembatan tersebut sangat vital bagi masyarakat setempat. Untuk  saat ini, warga terpaksa menggunakan rakit untuk menyeberang atau keluar dari kampung.

"Dua jembatan itu memang kewenangan kabupaten. (Namun) karena ini bencana alam, Pemprov melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus turun tangan untuk membantu menghilangkan keresahan masyarakat," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumbar Amora Lubis, Jumat (19/10).

Amora menjabarkan, setidaknya ada 875 kepala keluarga (KK) di dua lokasi Kabupaten Pasaman Barat terisolasi akibat putusnya dua jembatan tersebut. Terlebih, jembatan itu merupakan satu-satunya akses untuk menuju Simpang Empat, ibu kota kabupaten.

"Berangkat dari hal itu pemerintah daerah harus bersinergi agar pembagunan jembatan cepat dilaksanakan," ujar Amora.

Dia menjelaskan, akses menuju Simpang Empat melalui dua jalan. Pertama, melewati jembatan gantung Tanjung Pangkal dan kedua, dari Batang Saman. Adapun akses daerah Batang Saman juga terputus karena meluapnya Sungai Batang Saman.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Saidal Masfyudin mengatakan pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 anggaran tanggap darurat bencana harus ditambah.

"Pada porsi anggaran yang disusun pemerintah provinsi, anggaran untuk tanggap darurat bencana sebesar Rp5 miliar. Secara geografis Sumbar merupakan daerah yang rawan bencana, oleh karena itu alokasi ini harus ditambah," ujar Saidal.

Dia mengatakan, anggaran akan digunakan untuk langkah antisipasi maupun penanganan pascabencana. Tidak hanya itu, lanjut Saidal, Pemprov harus melakukan langkah pemetaan daerah-daerah yang memiliki potensi besar dilanda bencana.

Antisipasi maupun penanganan pascabencana memerlukan kordinasi antarsektoral agar dapat dilakukan secara maksimal.

"Kita berharap pada daerah yang rawan banjir dan langsor untuk bulan  tertentu dapat disiapkan alat-alat evakuasi, sehingga masyarakat dapat langsung diselamatkan," imbuh politikus Partai Golkar tersebut. (A-2)