Pemerintah Cabut 241 Regulasi Penghambat Sektor Pertanian

PEMERINTAH terus menata regulasi di sektor pertanian, di antaranya dengan mencabut ratusan regulasi yang menghambat percepatan produksi pangan. Untuk menjaga ketersediaan pangan, pemerintah akan mengoptimalkan pemanfaatan lahan rawa.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengemukakan itu dalam sambutannya pada acara puncak peringatan Hari Pangan Sedunia di Desa Jejangkit Muara, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Kamis (18/10),

Ia mengatakan pemerintah sudah menyusun berbagai regulasi, untuk memudahkan para petani Indonesia. Kementerian Pertanian telah mencabut sedikitnya 241 regulasi yang dinilai menghambat percepatan produksi pangan.

"Semua regulasi yang menghambat kepentingan petani kita cabut.
Ada 241 regulasi pertanian yang dirasa menghambat produksi petani telah
dicabut," sebutnya.

Salah satu regulasi yang dimaksud Amran, yakni mengubah sistem tender menjadi penunjukan langsung yang memakai e-catalog. Menurutnya, dengan regulasi ini bantuan dapat diturunkan ke petani secara cepat sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Penataan regulasi bertujuan menjadikan petani sejahtera.

Dalam sambutannya, Amran juga menyebut lahan rawa di Kalimantan Selatan bisa menjadi solusi ketersediaan pangan saat lahan di daerah lain kering.

"Indonesia termasuk Kalsel dianugerahi banyak keistimewaan. Saat di daerah lain kering, di sini masih banyak lahan yang bisa digunakan yaitu lahan rawa," ungkapnya.

Pemerintah menilai keberlanjutan pemanfaatan lahan rawa harus dilakukan agar keberlangsungan pangan di Indonesia terjaga.

Pada bagian lain, Stephen Rudgard, perwakilan Badan PBB di bidang pangan FAO mengingatkan tentang pentingnya pertanian berkelanjutan. Catatan FAO menyebut secara global produksi pangan harus digandakan pada 2050 untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan memberi makan populasi lebih dari 9 miliar manusia.

Pada saat itu, penduduk Indonesia akan mencapai 300 juta ditambah dengan meningkatnya urbanisasi dan perubahan permintaan konsumen, hal ini akan memberi tekanan besar pada sistem pangan di Indonesia.

Stephen menyoroti fokus pemerintah untuk Hari Pangan Sedunia tahun ini tentang optimalisasi lahan rawa pasang surut dan air tawar menuju Indonesia untuk menjadi lumbung pangan dunia 2045. Ia menilai perlu upaya yang cukup besar untuk menghadapi tantangan agar bisa mencapai sasaran.

FAO mencatat perkiraan pemerintah bahwa ada sekitar 34 juta hektare lahan rawa di Indonesia, dan lebih dari 9 juta dari total lahan rawa tersebut memiliki potensi untuk produksi pertanian.

FAO menekankan bahwa peningkatan produktivitas sangat penting untuk memberi makan populasi yang berkembang, namun lebih penting lagi memiliki pendekatan pertanian yang berkelanjutan dalam berbagai intervensi pertanian.

Indonesia telah menjadi anggota dari Badan Pangan dan Pertanian PBB, FAO, sejak 1948. (A-2)