Gubernur NTB Instruksikan Percepatan Pembangunan Huntara

GUBERNUR Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah meminta pembangunan hunian sementara bagi korban gempa bumi di Lombok dan Sumbawa bisa dipercepat.

"Presiden RI, bapak Joko Widodo menginstruksikan kepada saya dan ibu Wagub untuk memprioritaskan rehabilitasi rekonstruksi pemulihan rumah rumah masyarakat yang terdampak gempa sebelum musim hujan datang, sehingga tidak ada warga yang masih tinggal di tenda pengungsian," kata Gubernur NTB Zulkieflimansyah saat rapat koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana yang dipimpin oleh Kepala BNPB, Willem Rampangilei di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Kamis (20/9).

Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul berharap percepatan huntara yang akan dibangun tidak hanya dibangun di Lombok Utara saja. Melainkan juga di kabupaten lain yang terkena dampak gempa seperti Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Sumbawa.

Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk segera bekerja dan memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa berjalan dengan baik sesuai target yang ditetapkan selama 6 bulan.

"Saya harap Huntara bisa segera dibangun karena masyarakat sudah cukup resah hunian belum juga dibangun. Kalau huntara ini sudah dibangun, minimal mereka bisa tidur nyenyak dan memikirkan hal produktif lainnya dan hunian permanen bisa dibangun kemudian," harapnya.

Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah, juga berharap pembangunan Huntara bisa secepatnya terbentuk.  

"Bila kita bicara penanggulangan bencana ini perlu satu sistem yang membantu. Seberapa besar sumber daya yang kita punya apabila tidak dibantu oleh sistem, maka kemampuan kita juga akan terbatas," tegasnya.

Karena itu, harus ada satu sistem yang membantu pelaporan untuk setiap permasalahan yang terjadi selama proses perbaikan dapat tersimpan dengan baik. Termasuk mental masyarakat yang harus dijaga sampai tempat tinggal mereka selesai terbangun.

"Selama berjalannya rekontruksi perumahan masyarakat, kita juga upayakan untuk pulihkan mental, ketenangan masyarakat selama menunggu proses tersebut," katanya. (Ant/OL-1)