Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
BELASAN anak tunawisma Kabupaten Karawang menulis surat terbuka yang berisi tentang harapan mereka kepada Gubernur Jawa Barat terpilih, Ridwan Kamil, Minggu (19/8).
Mereka berkumpul di Sekretariat Relawan Peduli Pendidikan Karawang (RPPK) yang berlokasi di Jalan Arif Rahman Hakim, tepatnya di lingkungan pertokoan PT Kereta Api Indonesia (KAI), Kabupaten Kawrawang, Jawa Barat.
Sebelum menulis, anak-anak dikenalkan gubernur terpilih Ridwan Kamil, dengan menunjukan foto Wali Kota Bandung teersebut. "Anak-anak, ada yang tahu gambar siapa ini?" tanya seorang relawan RPPK kepada para anak tunawisma.
Awalnya mereka hanya diam, kebingungan. "Ini bapak Ridwan Kamil, Gubenur Jawa Barat," jawab relawan RPPK. "Jadi ini siapa?" tanyanya kembali.
"Bapak Ridwan Kamil," balas anak-anak tunawisma secara serentak.
Relawan RPPK pun mengarahkan anak-anak untuk menulis surat terbuka yang ditujukan kepada Ridwan Kamil di secarik kertas buku. Tampak begitu ceria, mereka bersemangat menuliskan cita-cita dan harapan mereka, kendati sorenya harus kembali bekerja di antara lampu merah perkotaan Karawang.
"Surat ini akan kami berikan langsung kepada Pak Ridwan Kamil di Bandung. Mudah-mudahan kami bisa bertemu langsung dengan beliau," ungkap Ketua RPPK Sopyan Andi Nurani, 27, kepada Media Indonesia.
Sopyan mengatakan harapan ditulisnya surat-surat tersebut adalah agar gubernur terpilih Jawa Barat Ridwan Kamil memperhatikan hak-hak anak tunawisma di Karawang. Apalagi, negara memang harus hadir untuk memberikan kehidupan yang layak untuk mereka.
Sopyan berharap Karawang bisa menjadi tempat kota layak anak seperti Kota Bandung. "Harus menjadi kota layak anak. Selama ini Karawang tidak memiliki rumah singgah untuk mereka. Mereka sama sekali tidak memiliki tempat pembinaan dari pemerintah," tuturnya.
Sopyan menilai selama ini anak jalanan seolah belum menjadi program prioritas penting dari pemerintah. Jaminan pendidikan untuk anak-anak dirasanya sangat kurang.
RPPK berdiri pada Maret 2014 dengan menghimpun para relawan yang terdiri dari mahasiswa dan karyawan swasta untuk mengabdikan pendidikan terhadap anak-anak tunawisma.
Setiap hari Sabtu dan Minggu, dalam ruangan ruko berukuran 3—5 meter itu para relawan tanpa dibayar senantiasa mengajarkan anak-anak tunawisma membaca, mengaji, dan menghitung.
"Kegiatan mereka ini ada yang mengamen, mengemis, dan berjualan di lampu merah sekitaran kota," kata Relawan RPPK Rizal Zaelani.
Sebelum kegiatan belajar dimulai, Rizal mengaku harus menjemput anak-anak menggunakan sepeda motornya dengan beberapa kali bolak-balik lampu merah. "Ada sedikitnya sekitar 40 murid binaan kami," katanya.
Kemiskinan memaksa anak-anak tunawisma sulit mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka memilih membantu orangtua dengan mencari nafkah di jalanan. "Rata-rata mereka ini yang tinggal di pertokoan kosong milik PT KAI. Ada juga warga sekitar Kelurahan Nagasari," kata Sopyan.
Beberapa pertemuan dengan pemerintah daerah setempat untuk ikut dalam melakukan pembinaan secara serius kepada anak-anak tunawisma tidak memberikan aktulisasi yang nyata. Pemerintah hanya memgakui tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan pembinaan. (A-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved