Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota Bandung terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai kemudahan terus diupayakan agar bisa dirasakan warga Ibu Kota Provinsi Jawa Barat tersebut.
Salah satunya dengan meluncurkan Bandung Smartcard untuk memaksimalkan program transaksi nontunai di masyarakat. Kartu itu berfungsi sebagai alat pembayaran sehingga pemiliknya bisa bertransaksi tanpa menggunakan uang tunai.
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang juga akrab dipanggil Emil itu mengatakan Bandung Smartcard menggandeng delapan bank nasional seperti Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Melalui program ini, ia berharap akan semakin banyak masyarakat yang beralih ke kartu dalam setiap transaksi.
"Setelah lama sinkronisasi, sekarang ada delapan bank yang semuanya siap dan memasyarakatkan cashless (nontunai)," kata Emil saat meluncurkan Bandung Smartcard, di Bandung, Senin (13/8).
Emil menilai, pola nontunai dengan memakai Bandung Smartcard akan membuat transaksi masyarakat semakin mudah dan aman. Selain karena penghitungan yang tepat, bertransaksi secara nontunai pun lebih cepat.
"Kami imbau warga Kota Bandung bertransaksi nontunai. Di mana pun, jangan tunai lagi," ajak Emil.
Pada masa awal penerapan program ini, Emil menyasar seluruh aparatur sipil negara (ASN) di bawahnya menggunakan Bandung Smartcard sebagai alat transaksi. Dia mewajibkan seluruh bawahannya memiliki kartu tersebut sebagai alat bertransaksi.
"Khusus untuk keluarga besar Pemkot Bandung, kami pastikan bayar-bayar apa pun jangan pakai tunai lagi," katanya.
Menurut Emil, ASN Kota Bandung sudah bisa bertransaksi apa pun dengan menggunakan Bandung Smartcard di setiap koperasi yang dikelola Pemerintah Kota Bandung.
"Jadi untuk membeli sembako di koperasi, sudah bisa menggunakan Bandung
Smartcard," ujarnya.
Emil menyebut sejumlah gerai perdagangan lainnya juga sudah bisa menerima transaksi nontunai itu, seperti supermarket dan minimarket.
"Saya berharap vendor-vendor lainnya bisa diperluas lagi," tuturnya.
Tidak hanya untuk keperluan umum, Emil mengatakan Bandung Smartcard pun sudah bisa digunakan untuk pelayanan pemerintah seperti perizinan dan lainnya.
"Intinya tidak ada batas terhadap penggunaan apa pun. Anda pun bisa gunakan sepeda yang ada di pusat kota dengan menggunakan (Bandung) Smartcard," ungkap Emil.
Dengan adanya Bandung Smartcard ini Pemerintah Kota Bandung akan turut bertanggung jawab jika terdapat kendala dalam penggunaannya. Emil meyakini program nontunai ini bisa menekan tindakan korupsi khususnya terkait suap.
Dengan begitu, pelayanan pemerintah di wilayahnya bisa dilakukan dengan maksimal hingga memiliki daya saing yang baik.
Untuk mendapatkan Bandung Smarcard, warga bisa mengonversikan uang tunai dengan kartu tersebut di bank-bank yang menjadi mitra, dengan terlebih dahulu menyimpan deposit. Untuk pembeli Bandung Smartcard yang tidak terdaftar, bisa mengisi deposit maksimal hingga Rp2 juta, sedangkan untuk yang terdaftar maksimal bisa mencapai Rp10 juta. (A-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved