DPRD Kota Sukabumi Nilai Pemkot Loyo Genjot Potensi Pajak

BADAN Anggaran DPRD Kota Sukabumi, Jawa Barat, mempermasalahkan kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan pemkot setempat pada APBD 2019. Para wakil rakyat itu menilai eksekutif terkesan tidak berdaya mendongkrak besaran PAD.

"Teman-teman di Badan Anggaran minta agar sektor pajak dan retribusi bisa dimaksimalkan," tegas anggota Badan Anggaran DPRD Kota Sukabumi, Rojab As'yari seusai rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Selasa (7/8).

Saat ini besaran PAD Kota Sukabumi tidak beranjak di kisaran Rp375 miliar. Mayoritas atau sekitar Rp300 lebih miliar, merupakan kontribusi RSUD R Syamsudin SH. Sisanya, dihasilkan dari pajak dan retribusi. "Kalau dipersentase masih relatif kecil," Rojab.

Menurut legislator Fraksi PDI Perjuangan itu, potensi pajak dan retribusi di Kota Sukabumi masih banyak yang bisa digenjot. Bahkan DPRD
setempat pernah mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif untuk mendongrak PAD.

"Hasil perkiraan kami, potensi pajak dan retribusi bisa mencapai kisaran Rp60 miliar. Sekarang baru sekitar Rp44 miliar," terang Rojab.

KUA-PPAS merupakan gambaran skema APBD tahun depan. Gambaran besaran APBD Kota Sukabumi 2019 ditaksir sekitar Rp1,3 triliun. Ada peningkatan, namun tidak signifikan jika dibandingkan dengan APBD 2018 yang sebesar Rp1,2 triliun.

Badan Anggaran DPRD meminta jajaran tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) bisa merekrut tim akademisi untuk mengkaji potensi PAD yang riil. "Secara kasat mata masih banyak potensinya, seperti dari menara telekomunikasi, tera, dan lainnya. Sejauh ini pendapatan dari BPHTB, pajak hotel, dan lainnya sudah cukup bagus. Hanya perlu peningkatan. Apalagi pertumbuhan ekonomi di Kota Sukabumi sudah lumayan bagus," tandas Rojab. (A-2)