Forum Pasundan Bergerak Tolak Deklarasi #2019 Ganti Presiden

GERAKAN #2019 Ganti Presiden terus mendapat penolakan di  berbagai daerah. Kali ini, sejumlah massa yang tergabung dalam Forum  Pasundan Bergerak (FPB) berunjuk rasa di Bandung, Jawa Barat, meminta aparat terkait khususnya kepolisian bertindak tegas dengan tidak membiarkan kegiatan tersebut terus berlangsung.

Puluhan massa yang membawa spanduk dan poster penentangan tersebut melakukan orasi di kantor Kepolisian Resor Kota Besar Bandung dan Pusat Dakwah Islam Jawa Barat, Selasa (7/8). Mereka menuntut gerakan #2019 Ganti Presiden dihentikan agar tidak merusak persatuan dan kondusivitas masyarakat.

Koordinator FPB Feri Johansyah mengatakan, maraknya deklarasi #2019 Ganti Presiden telah membuat gaduh di masyarakat. Selain provokatif  karena memecah belah warga, menurut dia gerakan itu pun melanggar aturan karena sudah tergolong kampanye.

"Masa pendaftaran presiden baru saja ditetapkan. Ini sudah mau main ganti-ganti presiden," cetusnya di sela-sela aksi.

Feri menilai tindakan inkonstitusional itu pun diperparah dengan maraknya ujaran kebencian terutama di media sosial. Seharusnya, masyarakat disuguhi suasana yang kondusif jelang pelaksanaan pesta demokrasi terbesar di Tanah Air ini.

Terlebih, dia menyayangkan banyaknya sejumlah tokoh agama dalam gerakan #2019 Ganti Presiden. Seharusnya para tokoh bangsa tidak
menginisiasi kegiatan yang dapat memecah belah bangsa.

Lebih lanjut, Feri pun mempertanyakan gerakan tersebut karena tidak jelas siapa nama pengganti yang akan diusung. Hingga dibukanya pendaftaran oleh Komisi Pemilihan Umum, kubu inisiator #2019 Ganti Presiden tidak kunjung mengungkapkan nama pasangan capres dan cawapres, apalagi mendaftarkan calon yang didukung.

"Yang mereka mau dorong untuk gantikan presiden itu siapa? Kan lucu," ujarnya.

Feri mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh gerakan tersebut. Dia juga meminta kepolisian bertindak tegas dengan melarang setiap kegiatan yang mengganggu kondusivitas di masyarakat.

"Memohon kepada kepolisian agar tidak memberikan izin jika ada yang melakukan kegiatan deklarasi #2019 ganti presiden," pintanya. (A-2)