Warga Jabar Keluhkan Gerakan 2019 Ganti Presiden

PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat menerima banyak keluhan  seiring maraknya gerakan #2019 ganti presiden. Selain melanggar aturan  terkait pemilihan umum presiden, gerakan yang dilakukan kubu oposisi ini pun tergolong provokatif sehingga bisa memecah persatuan dan keutuhan negara.

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat Tubagus Hasanuddin  mengatakan, gerakan #2019 ganti presiden menimbulkan dampak yang kurang  baik bagi kehidupan masyarakat. Selain melanggar aturan, menurutnya  upaya itu provokatif karena dapat mengganggu ketenteraman baik di  nasional maupun di Jawa Barat.

Sehingga tidaklah heran jika pihaknya banyak diminta akar rumput untuk  melawan aksi tersebut agar tidak semakin meluas khususnya di Jawa Barat. 

"Rekan-rekan meminta ke saya, mendesak untuk turun ke lapangan," kata  Hasanuddin saat menemui puluhan warga yang meminta gerakan #2019 ganti  presiden dihentikan, di Bandung, Jumat (3/8).

Meski begitu, dia mengaku tidak akan melakukan aksi tandingan demi  menjaga kondusivitas di Jawa Barat. "Saya dengan segala hormat untuk  tidak melakukannya. Karena apa, kami khawatir ada bentrok. Kami hanya akan berdoa supaya Jawa Barat tetap damai dan kondusif dalam  keadaan seperti apa pun," katanya.

Lebih lanjut dia menuturkan, kehidupan berdemokrasi harus dijalankan  dengan tetap mengacu kepada aturan dan perundang-undangan yang ada.  Sehingga, dia meminta semua pihak untuk tidak menyalahi aturan dalam  menjalankannya.

"Pilpres selama ini ada tahapannya, sekarang belum masuk ke tahapan  kampanye pilpres, Saya melihat baik di situasi nasional maupun daerah,  ada kelompok tertentu yang tidak ikuti aturan yang ditetapkan negara,  mereka mendeklarasikan untuk mengganti presiden," paparnya.

Selain menyalahi aturan, dia kembali mengingatkan bahwa gerakan #2019  ganti presiden provokatif sehingga tidak heran jika menimbulkan konflik  di antara sesama masyarakat. "Di beberapa tempat terjadi bentrokan, di  Riau dan Batam. Kami memohon ke seluruh komponen, elemen, tidak  melakukan provokasi. Mari kita jaga keutuhan NKRI, kedamaian, wabil khusus di wilayah Jawa Barat," katanya seraya mengajak seluruh warga Jawa Barat untuk tidak terprovokasi oleh gerakan tersebut.

Mengingat adanya gerakan inkonstitusional itu, Hasanuddin meminta aparat terkait khususnya kepolisian dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikap  tegas dengan melarang deklarasi #2019 ganti presiden. "Saya mohon kepada  aparat kepolisian, yang tidak sesuai aturan, bisa menindaknya. Termasuk  KPU, agar hukum ditegakkan. Belum waktunya kita kampanye presiden,"  katanya. (A-5)