Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 14.500 hektare lahan sawah di Karawang, Jawa Barat mengalami keterlambatan tanam. Hal itu dikhawatirkan bakal mengganggu musim tanam berikutnya.
"Realisasi tanam Karawang ini harus segera diatasi. Karena kita khawatir hal ini dapat mengganggu musim tanam berikutnya," ungkap Kepala Tim Upaya Khusus Swasembada Padi, Jagung dan kedelai (Upsus Pajale) Jawa Barat, Banum Harpini kepada wartawan, Jumat (13/7).
Banum menjelaskan target tanam padi di Kabupaten Karawang sekitar 19.000 hektare dan semestinya diselesaikan pada Juli ini. Akan tetapi, realisasi tanam padi Juli ini baru mencapai 4.500 hektare.
"Roadshow akan kami lakukan dan optimalkan untuk mengontrol kegiatan tanam di Karawang," ucap Banum.
Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian Karawang Wawan Kuswandi membenarkan adanya keterlambatan tanam pada bulan ini di sejumlah kecamatan di Karawang. Hal itu antara lain dipengaruhi kebijakan menahan air karena sawah di golongan 4 dan 5 akan memasuki masa panen.
"Kalau kondisi air tidak masalah. Tetapi karena beberapa daerah mau panen. Air kita tahan dulu karena tidak bisa langsung digelontorkan, takut mempengaruhi hasil panen," kata Wawan.
Pihaknya berjanji, akan terus melakukan pemantauan mulai tanam padi itu setiap pekannya. "Kita akan berusaha, hingga akhir bulan bisa tercapai target tanam hingga 19 ribu hektare," pungkasnya. (A-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved