Senin 02 Maret 2015, 00:00 WIB

Ganti Rugi Korban Lumpur Lapindo Tunggu Revisi DIPA

Heri Susetyo | Nusantara
Ganti Rugi Korban Lumpur Lapindo Tunggu Revisi DIPA
 
KESABARAN korban semburan lumpur Lapindo terus diuji. Sampai berakhirnya kalender Februari, ganti rugi dari dana talangan yang sudah disiapkan pemerintah, ternyata belum juga sampai ke tangan mereka.

"Kapan dana itu bisa dicairkan, saya tidak berani mengatakannya. Kita tunggu saja revisi daftar isian pelaksanaan anggaran selesai," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, saat mengunjungi gudang beras Bulog Jawa Timur, di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, tadi malam.

Menteri menambahkan proses pencairan uang ganti rugi korban Lapindo masih harus menunggu revisi DIPA dari dirjen anggaran. Untuk menuju ke sana dibutuhkan tanda tangan pimpinan komisi DPR terkait, pimpinan DPR dan kementerian.

Kementerian yang terlibat di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Sosial, selaku Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Selain itu juga persetujuan dari Menteri Keuangan selaku pihak yang mencairkan dana ganti rugi.

"Setelah revisi tersebut selesai, Menteri Keuangan akan mengeluarkan DIPA baru hasil revisi. Setelah itu, uang ganti rugi korban Lapindo bisa diberikan kepada warga," lanjut Khofifah.

Besaran dana talangan yang sudah disetujui pemerintah mencapai Rp781 miliar, untuk membayar ganti rugi korban di dalam areal peta terdampak. Jumlah lahan yang harus diganti rugi mencapai 3.337 berkas.

Dananya diambilkan dari APBN Perubahan. (N-3)

Baca Juga

Medcom

Empat Kasus Kekerasan terhadap Pers Terjadi di Sumut Sebulan Terakhir

👤Yoseph Pencawan 🕔Selasa 22 Juni 2021, 22:58 WIB
Sebelum kasus pembunuhan Marsal, pada 29 Mei 2021 rumah seorang jurnalis bernama Abdul Kohar Lubis di Kota Pematangsiantar diteror...
DOK

Apps Sumut Bersinar, Cara Baru Polda Sumut Perangi Marak Narkoba

👤 Yoseph Pencawan 🕔Selasa 22 Juni 2021, 22:50 WIB
Adalah AKBP Fadris SR Lana, Kasubdit III Ditres Narkoba Polda Sumut, yang menjadi sosok sentral di balik aplikasi...
DOK

Proses Hukum Kasus Narkoba Sekda Nias Utara Diminta tetap Berjalan

👤Yoseph Pencawan 🕔Selasa 22 Juni 2021, 22:40 WIB
Sebagai ASN tertinggi di Nias Utara seharusnya Yafeti menjadi teladan bagi masyarakatnya. Bukan malah melakukan tindakan tidak...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Kereta Api Makassar-Parepare Membangun Ekonomi dan Peradaban

Belanda pernah membuat jalur kereta api Makassar-Takalar, namun sejak Jepang berkuasa jalur itu dibongkar. Dan baru era sekarang, Sulawesi Selatan kembali memiliki jalur  kereta api

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya