Jawa Barat Wajibkan Pemenang Tender Pekerjakan Orang Miskin

PEMERINTAH PROVINSI Jawa Barat mewajibkan pengusaha peserta tender proyek harus melibatkan orang miskin sebagai pegawai. Kebijakan itu bertujuan untuk menekan angka kemiskinan. "Kemiskinan memang sulit untuk dihapuskan. Karena itu, dengan segala cara kami akan terus berupaya mengurangi angka kemiskinan," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, kemarin.

Ia menargetkan, angka kemiskinan di Jawa Barat bisa berkurang 1% setiap tahun. Untuk mengurangi angka kemiskinan, pihaknya berpedoman pada data induk rumah tangga sasaran.  Saat ini, angka kemiskinan di Jabar masih di atas 4 juta jiwa atau sekitar 13% dari total jumlah penduduknya. Selama ini, pencapaian pemprov menurunkan angka kemiskinan hanya sekitar 0,75% per tahun.

Selain data valid, pihaknya akan mengoptimalkan dinas-dinas yang ada di Pemprov Jabar. Kontribusi dari dinas sangat diharapkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Dia mencontohkan proyek pengerjaan dari dinas-dinas akan melibatkan masyarakat miskin. Misalnya, Dinas Bina Marga yang punya tugas memantapkan jalan provinsi sepanjang 2.900 km. "Pelibatan orang miskin dalam proyek pengerjaan akan membuat mereka punya mata pencaharian. Pelibatan orang miskin ini akan menjadi syarat tender sebuah proyek," tegas Wagub.

Upaya pengentasan kemiskinan ini juga akan dievaluasi setiap dua bulan sekali. Pemerintah kabupaten dan kota akan selalu dilibatkan.  Hanya saja, Deddy menambahkan, upaya mengurangi angka kemiskinan dipastikan lebih sulit, karena pemerintah pusat akan menghapuskan program beras untuk warga miskin pada 2016. Apalagi, juga ada rencana menghapuskan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, yang sudah menyalurkan dana hingga Rp1,1 triliun di Jabar. (N-3)