Hanya 6% Tenaga Konstruksi di Babel Bersertifikat

TENAGA Kerja Konstruksi (TKK) yang menggarap sejumlah proyek infrastruktur di Provinsi Bangka Belitung (Babel) banyak yang belum
bersertifikat. Dari sekitar 20 ribu TKK hanya 1.200 yang bersertifikat atau kurang lebih 6%.

Padahal undang-undang mengharuskan seluruh TKK bersertifikat. Jika tidak, perusahaan yang mempekerjakan TKK tersebut akan dikenai sanksi.

"Memang ada beberapa kabupaten yang belum memiliki kasi jasa konstruks isehingga belum mempunyai dana untuk menganggarkan sertifikasi ini," tutur Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Babel, Ansori, Minggu (13/5).

Ia mengaku banyaknya TKK di Babel yang belum bersertifikat antara lain karena kurangnya tenaga asesor dan minimnya anggaran. "Untuk asesor masih sangat kurang. Baru ada 15 orang asesor, padahal idealnya harus memiliki 50-75 orang," ujar Ansori.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman mengatakan, perusahaan wajib mempekerjakan pekerja yang bersertifikat. Mereka diharapkan mengalihkan beban itu kepada pekerja.

"Perusahaan jangan membebankan ini bagi pekerjanya tapi kewajiban ada di perusahaan, apalagi jika pekerja sudah lebih dari 5 tahun, " ujarnya Erzaldi ketika menghadiri kick off percepatan sertifikasi serentak, di kantor Satker PJN I Wilayah Babel, belum lama ini.

Erzaldi menyebutkan pekerja tersertifikasi merupakan modal besar dalam menggenjot pembangunan infrastruktur nasional. "Kalau pekerja kita andal, produk kita juga akan andal dan pembangunan bisa berkualitas," tukasnya.

Ia menambahkan, lulusan SMK nantinya juga diharapkan sudah memiliki sertifikat agar setelah lulus bisa langsung bekerja dan tersertifikasi.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengungkapkan di Indonesia pada akhir 2017 berdasarkan data BPS ada 8,1 juta tenaga konstruksi. Meski begitu yang bersertifikat pun baru sekitar 700 ribu orang.

"Setiap tahun kita hanya mampu melahirkan 100 ribu tenaga konstruksi (bersertifikat).  Pusat hanya mampu 40-45 ribu orang, maka percepatan sangat dibutuhkan," tutur Syarif ketika membuka sertifikasi tenaga konstruksi Babel.

Minimnya tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat ini menurutnya dikarenakan sertifikat hanya dilakukan oleh pemda yang anggarannya
yang terbatas. "Mekanisme untuk sertifikasi dulu sulit dan baiayanya besar, sekarang dimudahkan, biaya murah dan waktunya jelas, maka pasti percepatan bisa tercapai 3 juta tenaga bersertifikat hingga akhir tahun 2019 nanti," bebernya. (A-2)