Kegigihan Menumbangkan Perusak Alam

BELA Alam. Begitu warga menamai aksi mereka, saat mendatangi kantor Bupati Karawang, Jawa Barat, Rabu (9/5).

Ratusan warga, lelaki dan perempuan itu berasal dari Desa Citalanggeng, Kecamatan Tegalwaru. "Kami sudah bertahun-tahun hidup di tengah lalu-lalang truk besar, debu yang betebaran, dan jalan desa yang selalu berlubang," kata Husein, 30, warga.

Warga Desa Citalanggeng mulai menderita saat pemerintah mengizinkan dilakukannya penambangan batu andesit. PT Atlasindo Utama mengantongi izin untuk mengeruk batu di Gunung Sirnalanggeng yang ada di desa itu.

Pada 2017, izin perusahaan itu sudah berakhir. Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan surat perpanjangan izin usaha pertambangan untuk PT Atlasindo.

Tidak ingin terus menderita, warga pun mengadukan nasibnya ke Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana. Setelah dua jam berunjuk rasa, bupati perempuan itu akhirnya menyatakan setuju dan mendukung keinginan warga.

"Saya bangga dengan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan di Karawang. Tentu saja, saya setuju dan mendukung penutupan tambang," ungkap bupati yang juga seorang dokter ini.

Selain menolak perpanjangan izin PT Atlasindo Utama, pemkab juga memastikan tidak akan ada kegiatan penambangan lagi di tiga kecamatan, yakni Ciampel, Tegalwaru dan Pangkalan. "Saya siap memenuhi aspirasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam tempo 60 hari kerja," tandas Cellica.

Tanda tangan Cellica membuat Husein tidak mampu menahan air mata. "Semoga dalam waktu dekat, lingkungan kami bisa menjadi lebih sehat. Sejak 2014 kami berjuang, dan baru tahun ini ada hasilnya," tuturnya.

Koordinator aksi, Agus Sulaiman, menyatakan wilayah penambangan PT Atlasindo berada di ketinggian 334 meter di atas permukaan laut. Gunung ini menjadi hulu yang memasok air bersih untuk dua sungai, yakni Cicaban dan Cipagadungan.

"Penambang sudah menghancurkan 39% dari total luas Gunung Sirnalanggeng. Mereka harus segera melakukan reklamasi di atas lahan yang sudah dikeruk," tuntut Agus.

Di Kalimantan Selatan, kampanye penolakan aktivitas tambang batu bara di Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, juga terus bergulir. Mereka berhadapan dengan perusahaan multinasional, yang sudah mengantongi izin dan melakukan penambangan.

"Kami akan terus menentang aktivitas tambang di Pulau Laut. Dalam waktu dekat, ribuan warga akan menghadiri Kongres Rakyat Pulau Laut bertema Tolak tambang, selamatkan Pulau Laut," kata Ketua Dewan Adat Dayak Kotabaru, Sugiannoor.

Ia menegaskan sejak lama masyarakat Pulau Laut menentang aktivitas tambang batu bara karena merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.