Mogok Angkot di Bandung hanya Diikuti Ratusan Sopir

RATUSAN sopir angkot menggeruduk Gedung Sate, Jalan Diponegoro Bandung, Jawa Barat, Selasa (8/5). Mereka menyerukan tuntutan soal realisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang angkutan sewa khusus berbasis daring atau plat hitam tidak dalam trayek.

"Permintaan kami tidak banyak hanya minta Permen. Tuntutan agar Permenhub No 108 saja agar dijalankan dan jangan ditangguhkan. Yang kedua kalau sudah dijalankan, penegakan hukumnya juga dijalankan secara tidak langsung," kata Ketua Harian Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jawa Barat Anton Ahmad Fauzi, di sela-sela aksi.

Tuntutan tersebut, kata Anton, sudah diserukan sejak jauh-jauh hari. Seruan itu pun menggelitik pihak pemerintah provinsi sehingga dilakukan mediasi antara Pemprov Jabar dan Organisasi WAAT.

"Mediasi sudah dilakukan berkali-kali tapi tetap saja enggak ada realisasi. Kalau kita bilang 'jambu', janjimu busuk," cetus Anton.

Terpantau dalam aksi unjuk rasa itu, ratusan mobil angkot diparkir di Jalan Diponegoro. Beberapa sopir angkot melakukan orasi dan diikuti dengan teriakan-teriakan. Namun, aksi itu berlangsung damai.

Ratusan aparat kepolisian juga berjaga-jaga disekitaran Gedung Sate. Keseluruhan personil yang dilibatkan dalam mogok massal ini adalah ribuan personil untuk melakukan pengawalan di sekitaran Bandung Raya dan di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat.

"Ada sebanyak 2.500 personel kami yang dikerahkan untuk membantu pengamanan aksi tersebut," kata Kapolrestabes Bandung Kombes Pol. Hendro Pandowo.

Aksi unjuk rasa dan mogok angkot hari ini semula direncanakan berlangsung secara besar-besaran se-Jawa Barat dengan melibatkan sampai 20.000 sopir angkot. Namun nyatanya hanya ratusan sopir angkot saja terlibat dalam aksi itu.

Anton mengatakan sejumlah besar sopir batal melakukan aksi mogok massal karena takut ancaman dari para pengurus. Mayoritas pengurus bukan berprofesi sebagai sopir.

Akibat imbauan pengurus, aksi demo hanya diikuti sedikit saja, tidak seperti yang direncanakan beberapa hari lalu. Adapun yang hadir berasal dari wilayah Kabupaten Bandung.

"Tadinya dari Bogor dan beberapa kabupaten kota lain mau datang, rencananyanya se-Jabar. Dan ini karena gara-gara ada himbauan dari pihak pengurus yang menginstruksikan untuk mengundurkan diri dengan tidak mogok. Ya secara otomatis mereka takut sama ketuanya, sebetulnya kan ini aspirasi bersama," tutur Anton.

Anton menilai, pengurus tidak adil. Dia menilai dengan perintah batal demo, pengurus tidak peduli terhadap para pengemudi. Selain itu, pengurus seolah dianggap bekerja sama juga dengan pemerintah.

"Saya sampaikan kritik pedas di sini. Kenapa pengurus di Kotamadya (Bandung) itu tidak turun melakukan aksi demo, ya karena tidak akan pernah merasakan jeritan sopir. Pengurus ini sudah digaji oleh pengemudi, jadi mau demo mau enggak yang penting mereka makan dan dari pengemudi sendiri sudah ada uang jatah koordinasi dan sebagainya," papar Anton.

Lebih lanjut Anton mengungkpakan pendapatan pengemudi turun drastis hingga 60% akibat Permenhub 108/2017 tidak kunjung dijalankan. "Penghasilan kita para pengemudi ini turun. Biasanya bawa uang lebih kurang Rp 80.000 per hari, tapi sekarang boro-boro," keluhnya.

Di beberapa ruas jalan di Kota Bandung, angkot-angkot masih aktif berlalu-lalang.

Menurut rencana, mogok angkot ini akan berjalan hingga Kamis (11/5). Selama tiga hari mendatang polisi mengimbau agar sopir kendaraan pelat hitam berbasis daring tidak mengoperasikan kendaraan mereka. Hal itu untuk mencegak kemungkinan pecahnya bentrokan.

Selama itu pula Dinas Perhuhubungan menyediakan fasilitas kendaraan angkutan, dari mulai minibus hingga bus, untuk alat transportasi warga yang biasanya menggunakan angkot. (A-2).