Headline

Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.  

Pasteur Lagi-Lagi Banjir, BNPB Ingatkan Pemkot Bandung

MICOM
21/4/2018 23:14
Pasteur Lagi-Lagi Banjir, BNPB Ingatkan Pemkot Bandung
Banjir di Jalan Pasteur, Bandung, Sabtu (21/4).(Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) )

JALAN Pasteur Bandung, Jawa Barat menjelma bagaikan sungai. Banjir kembali merendam daerah Pasteur Bandung setelah diguyur hujan lebat pada Sabtu (21/4) sore. Jalan di kawasan Pasteur BTC berubah menjadi sungai. Kendaraan terjebak banjir dan kemacetan parah.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho Kota Bandung sekarang makin rentan banjir. Setiap hujan lebat banjir mengancam. Frekuensi banjir pun makin sering sementara intensitasnya semakin meningkat.

"Kota Bandung yang berada di dataran tinggi saat ini menjadi rawan banjir. Dampak perubahan penggunaan lahan yang masif yang mengabaikan lingkungan dan konservasi tanah dan air menyebabkan Kota Bandung menjadi rawan banjir. Kapasitas drainase dan sungai sudah tidak mampu menampung aliran permukaan," ujarnya dalam siaran rilis yang diterima Media Indonesia.

Untuk itu, menurutnya, tata ruang harus menjadi panglima dalam pembangunan. Kawasan konservasi dan resapan air harus dipertahankan. Interaksi antara hulu-tengah-hilir daerah aliran sungai harus diperhatikan.

"Tidak bisa semua diserahkan pada ekonomi pasar yang semua orang bisa membangun dimanapun. Selama pembangunan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan lingkungan maka yang terjadi adalah bencana meningkat," sambungnya.

Ia mengatakan, penanganan banjir tidak bisa ditangani hanya saluran drainase. Tapi harus komprehensif. "Banjir jangan hanya dilihat sebagai peristiwa sesaat yang penanganannya hanya bersifat simtomatis, tidak menyeluruh," kata dia.

Menurutnya, setiap terjadi banjir pihak BNPB sulit memperoleh data sebaran dan dampak banjir. Pemda Bandung dan DPRD, kata dia, hingga saat ini belum mau membentuk BPBD. Ia mengakui badan penanggulangan bencana tidak dapat sendirian menangani bencana. Akan tetapi jika ada lembaga BPBD, akan ada pihak yang berkewenangan mengoordinasi dalam pra bencana seperti mitigasi, pengurangan risiko bencana, pendidikan, sosialisasi, perencanaan, dll.

"Mereka beranggapan Bandung aman. Tidak rawan bencana. Padahal selain banjir, gempa juga mengancam. Urusan bencana hanya diserahkan pada dinas teknis yang menangani saat darurat tanpa memiliki kewenangan koordinasi, komando dan pelaksana," kata Sutopo.

Untuk itu ia mengimbau agar Pemkot Bandung segera membenahi hal tersebut. "Kota Bandung banyak ahli planologi, lingkungan dan lainnya. Ajak para ahli untuk mengaudit yang ada. Jika tidak Kota Bandung akan makin berkutat dengan banjir yang makin meningkat. Mumpung belum terlanjur parah seperti Jakarta, kawasan Sungai Citarum di Kabupaten Bandung dan lainnya." (RO/OL-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Anata
Berita Lainnya