Lahan Bendungan Kuwil-Kawangkoan Bermasalah

LAHAN proyek strategi nasional Bendungan Kuwil-Kawangkoan, di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara (Sulut), bermasalah. Sekitar 118 hektare lahan dari total 306,81 hektare yang dibutuhkan untuk proyek senilai Rp1,4 triliun itu, hingga saat ini belum berhasil dibebaskan.

"Total kebutuhan tanah pembangunan Bendungan Kuwil-Kawangkoan 306,81 hektare meliputi 210 bidang. Telah dibebaskan189,157 hektare atau 147 bidang, sisanya belum dapat dibebaskan. Ada juga lahan dalam sengketa di Pengadilan," Â kata Kepala Satuan Kerja Proyek Bendungan Kuwil-Kawangkoan Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, Novi Ilat di Manado, Selasa (3/4).

Dikatakannya, permasalahan yang dihadapi ialah sejumlah pemilik lahan tidak menyetujui penetapan harga ganti rugi Rp20 ribu hingga Rp200 ribu per meter. Tetapi, pekerjaan fisik di atas lahan yang telah dibebaskan tetap berjalan mencapai sekitar 20%.

Novi menjelaskan, dana pembebasan lahan pada 2017 untuk pembangunan bendungan terbesar di Sulawesi Utara yang disetujui sesuai dengan penantangan MoU sejumlah Rp150 miliar oleh pemerintah diarahkan ditalangi dulu oleh penyedia jasa atau kontraktor. Hal tersebut sesuai kesepakatan bersama Kementerian PUPR/Kementerian Keuangan dan BUMN.

"Dalam kesepakatan itu, PT Wijaya Karya, PT Daya Mulia Turunggana, dan PT Nindya Karya menyediakan dana pembebasan lahan sejumlah Rp150 miliar. Pengembalian dana itu ke pihak kontraktor melalui lembaga management asset negara. Sampai akhir 2017, dana yang telah ditalangi sejumlah Rp40,980 miliar," urainya.

Sementara itu Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, Djidon Watania, menyatakan, lahan yang belum dibebaskan itu bukan pada titik pekerjaan infrastruktur utama. Sebab, kalau lahan untuk pekerjaan infrastruktur utama Bendungan Kuwil-Kawangkoan sudah mencapai 90%, misalnya pembuatan terowongan, tapak bendungan, dan tempat pengambilan material telah dibebaskan.

Djidon mengatakan, pekerjaan konstruksi pembangunan bendungan ini multiyears terhitung 2016-2020 terbagi dalam dua paket sumber dana APBN.

Paket I dikerjakan PT Wijaya Karya dan PT Daya MuliaTurangga dengan nilai kontrak Rp783,264 miliar dan paket II dikerjakan PT Nindya Karya (Persero) dengan anggaran Rp640,341 miliar.

"Bendungan ini nanti bermanfaat untuk pengendalian banjir di Kota Manado dan sekitarnya, serta menyediakan air baku untuk warga Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung dengan debet air 4,50 m3 per detik. Selain itu, menyediakan pasokan energy listrik dengan kapasitas 2 x 0,7 MW," jelasnya. (OL-3)