Gaji Guru Honorer di Jabar Sesuai UMP

DARI sekitar 30 ribu guru honorer SMA/SMK di Provinsi Jawa Barat, baru 85% yang telah menerima gaji sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp1,54 juta sejak 2017 lalu. Nasib 15% guru honorer sisanya masih terganjal oleh anggaran.

Para guru yang belum berstatus PNS itu rata-rata mengajar selama 20 jam per bulannya. “Per jamnya Rp85 ribu. Kalau dikalikan 20 jam, berarti sekitar Rp1,7 juta sebulan,” kata Ketua Forum Aliansi Guru Indonesia (FAGI) Iwan Hermawan di Bandung, kemarin.

Namun, sejak awal tahun ini, ungkap Iwan, pembayaran gaji honorer terhambat karena adanya pengalihan sistem pembayaran, yang semula dikelola pihak sekolah kini diberikan langsung melalui transfer rekening.

“Dulu langsung diterima sekolah melalui bantuan pendidikan menengah universal. Sekarang sepertinya diberikan langsung ke guru honorer, soalnya mereka diminta nomor rekening,” kata Iwan yang juga anggota Dewan Pendidikan Jawa Barat ini.

Oleh karena itu, dia meminta pihak sekolah mau mengatasi persoalan itu dengan memberi dana talangan untuk gaji guru honorer tersebut dari anggaran BOS. “Karena kebutuhan kan terus berjalan,” katanya.

Dia pun berharap Pemprov Jawa Barat segera menuntaskannya. “Termasuk yang sisanya 15%, kami berharap mereka juga bisa mendapatkan yang sama.”

Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, Sumatra Barat, optimistis target pendapatan pajak sebesar Rp400 miliar lebih di tahun ini tercapai.

Namun, Kepala Bapenda Kota Padang Adib Alfikri mengatakan, dari Rp600 miliar target PAD itu, sebagian besar masih bergantung pada pajak daerah. “Sekitar 70% dari PAD.”

Terkait hal itu, Pjs Wali Kota Padang Alwis menyatakan PAD Kota Padang belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah. “Saat ini, PAD Kota Padang Rp402,03 miliar dari Rp2,05 triliun total pendapatan. Ini berarti tingkat kemandirian Kota Padang baru 20%,” sebutnya. (BY/YH/N-4)