Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSATUAN Penggilingan Padi (Perpadi) Kabupaten Gunungkidul akan melanjutkan operasi pasar beras ke sejumlah pasar tradisional di wilayah itu.
Humas Perpadi, Joko Widiatmoko mengatakan setelah dua minggu operasi pasar bersama Bulog Divre Yogyakarta digelar, ternyata belum menunjukkan tanda-tanda harga kebutuhan pokok masyarakat itu akan turun.
"Operasi pasar akan kami lanjutnya dengan harga jual beras di bawah HET," kata Joko. Dia mengungkapkan, berbeda dengan biasanya yang hanya menyediakan enam ton beras dengan kualitas medium, kini dalam satu kali operasi pasar beras disediakan 18,5 ton beras kualitas medium.
Beras kualitas medium itu, ujarnya dijual dengan harga Rp9.350 per kilogram atau lebih murah Rp100 per kilogram dibandingkan dengan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp9.450 per kilogram.
Dikatakan, pedagang beras juga diberi kesempatan "kulak" beras namun dipersyaratkan harus dijual tidak boleh lebih tinggi dari HET yang telah ditetapkan.
Sementara, Suryanti, salah satu pedagang beras di Pasar Argosari, Kota Wonosari, Gunungkidul mengatakan, saat ini harga beras kualitas medium dijual dengan harga Rp12.000 setiap kilogram.
Pada awal tahun baru lalu, harga beras yang sama hanya dijual dengan harga Rp10.000, padahal harga normal beras kualitas medium hanya Rp9.000.
Sedang harga beras kualitas premium yang dijual dengan harga Rp14.000 dari semula hanya Rp9.500 setiap kilogramnya. Naiknya harga beras tersebut dikeluhkan oleh para pedagang yang ada, mereka mengaku omzet mereka turun hingga 50 persen jika dibandingkan dengan hari - hari normal. Kalau biasanya mereka mampu menjual tiga kuintal beras dalam waktu lima hari mereka hanya mampu menjual satu kuintal beras per 5 harinya.
Beras Kelua
Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Daerah Istimewa Yogyakarta, Arofa Noor Indriani mengemukakan, beras premium produk petani di DIY banyak diminati pedagang beras dari luar DIY.
Menurut dia, beras premium asal DIY ini memang sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan pasar sendiri, namun ada pula yang kemudian dijual ke luar daerah.
"Persentase yang ke luar daerah rata-rata 20 persen, selebihnya untuk kebutuhan konsumen lokal," kata Arofa.
Dengan besaran sekitar 20 persen, ujarnya, beras asal DIY itu tetap tidak memberikan peran yang signifikan terhadap ketercukupan beras di daerah tersebut, dan di sisi lain persediaan beras untuk DIY secara umum masih aman.
Terkait meningkatnya harga beras di DIY, Arofa menilai lebih banya dipicu kebutuhan masyarakat yang meningkat selama 2017. Kebutuhan beras di DIY mengalami peningkatan dari 37.000 ton per bulan pada 2016 menjadi 47.000 ton per bulan selama 2017.
Sejumlah bencana yang dipicu siklon tropis Cempaka, dinilai turut mendongkrak kebutuhan beras pada 2017. "Ada kecenderungan atau trend kenaikan kebutuhan 10.000 ton pada 2017," katanya.
Untuk mengurangi gejolak harga beras di pasaran, BKPP DIY berupaya menggenjot penjualan beras murah melalui toko tani indonesia (TTI) yang tersebar di empat kabupaten dan satu kota di DIY.
Sementara beras program bantuan sosial Rastra 2018 untuk DIY, mulai disalurkan.
Humas Bulog Yogyakarta, Yudha Aji, Jumat (19/1) mengatakan, di DIY, Kabupaten Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul, total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bansos Rastra sebanyak 299.166.
"Total kuantum beras sebanyak 2.991.660 kilogram," kata Yudha. Penyaluran beras tersebu sudah dilakukan di Kulonprogo untuk 47.323 KPM. Masing-maasing KPM menerima 10 kilogram.(OL-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved