Intimidasi Dan Kekerasan Mulai Warnai Pilgub Bali

WAKIL Gubernur Bali yang juga Cawagub dalam Pilgub 2018 I Ketut Sudikerta meminta kepada seluruh masyarakat Bali untuk kritis dan cerdas memilih pemimpin yang layak memimpin Bali dalam 5 tahun ke depan.

Imbauan ini disampaikan karena sudah banyak bukti kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk memenangkan pasangan tertentu seperti yang terjadi di Kabupaten Badung.

"Pola-pola kekerasan dalam pilkada sudah dimulai. Mari kita imbau untuk menghentikannya. Mari kita serahkan kepada Yang Kuasa agar sikap, tindakan perilaku dari oknum tersebut bisa disadarkan oleh Yang Mahakusa, Tuhan yang Mahaesa, agar Pilgub ini bisa menciptakan satu proses yang bersih agar masyarakat memilih sesuai dengan hati nuraninya. Jangan ajarkan masyarakat dengan kekerasan karena Bali tidak diajarkan untuk hal itu. Mari bertarung secara jujur, proporsional. Berikan rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri," ujar Sudikerta di Denpasar, Selasa (16/1).

Selain itu Sudikerta juga minta kepada aparat pengawas Pemilu dan penegak hukum segera mengambil langkah-langkah penindakan sesuai UU yang berlaku.

Hal iitu perlu segera direspons karena upaya kekerasan dan intimidasi sudah mulai dilakukan secara terang-terangan di Badung. "Saya minta kepada aparat pengawas Pemilu dan penegak hukum agar memproses dan menindak berbagai upaya pemaksaan dengan kekerasan dan intimidasi di Badung," ujarnya.

Ia menyadari jika Badung itu duitnya banyak. Bupatinya sering mengeluarkan uang untuk memenangkan Pilgub. Namun ia yakin rakyat Badung masih cerdas.

Ketua DPD Partai Demokrat yang juga merupakan partai pengusung Sudikerta mengakui jika di Badung terjadi banyak tekanan dan intimidasi.

"Banyak baliho Mantra-Kerta dicabut atau ditutupi oleh baliho Koster-Ace. Namun kita tidak mau konflik. Saat baliho kita ditutup, petugas kita di lapangan akhirnya mencabut dan memasang di sebelahnya. Kita ingin tunjukan bahwa Pilgub Bali harus tetap santun, beretika dan harmoni. Kami menghindari terjadinya gontok-gontokan di lapangan," ujarnya.

Ia mengakui jika seluruh desa di Badung itu sudah diarahkan untuk memilih paket tertentu dengan iming-iming dana desa dan Bansos. Seharusnya rakyat tahu kalau dana desa dan Bansos itu sudah menjadi hak rakyat.(OL-3)