Perempuan Pegawai Honorer KSO Itu Dipaksa Terima Nasib

PEREMPUAN paruh baya itu membaca lagi secara seksama surat pemberitahuan yang baru diterimanya, Selasa (2/1) siang. Ia membaca bagian akhir surat yang menegaskan tenggang waktu selama dirumahkan dan waktu untuk dipanggil bekerja kembali setelah harus melalui tes.

Ia menarik nafasnya dalam-dalam, kemudian menyerahkan surat itu untuk dibaca sang suami yang baru tiba menjemputnya di kantor milik pemerintah daerah Kabupaten Lembata.

Perempuan itu memeluk ketiga buah hatinya erat-erat. Ia akhirnya merasakan apa yang ditakutkan sejak isu merumahkan KSO digulirkan pemerintah Eliazer Yentji Sunur dan Thomas Ola Langoday sejak terpilih 2017 silam.

"Sudahlah jika keputusan memberhentikan mama, menjadi cara untuk menyelamatkan daerah ini dari ancaman kebangkrutan, kita harus rela. Bukankah sebagai warga negara yang baik, kita harus mengedepankan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi," ujar sang suami.

Pasangan suami isteri itu saling menghibur. Namun sang isteri yang masih mengenakan seragam "keki" itu masih mematok diri di kaca spion sepeda motornya. Dilihatnya seragam dan kantor yang telah menghidupinya selama ini.

"Enam tahun saya pakai seragam ini. Seragam ini pula menemani saya meringankan beban keluarga kita, memberikan kenerja terbaik dan membantu pemerintah menjalankan urusan pemerintahan. Tetapi hari ini juga saya harus melepas seragam keki ini," ujar Katarina, diiringin air matanya yang menetes.

Perempuan dua anak itu selama enam tahun bekerja di instansi milik pemerintah Daerah sebagai tenaga kerja sama operasional (KSO). Akibat ketimpangan neraca APBD II, ia harus menerima kebijakan pemerintah setempat untuk dirumahkan.

Namun, sang suami langsung menyergahnya dari pikiran yang mengharu biru. Suaminya mengajaknya untuk segera berusaha agar memiliki pendapatan setiap bulan melalui usaha kreatif.

Tak hanya Katarina, ratusan Pegawai kontrak daerah mulai memikirkan langkah-langkah untuk beralih profesi. Kendati masih menaruh harapan untuk dipanggil lagi setelah menjalani test, namun yang jelas, sejak dirumahkan, ratusan pegawai honor dan KSO itu telah menambah panjang daftar jumlah pengangguran di Lembata.

Namun, Bupati Kabupaten Lembata, Eliazer Yentji Sunur, menegaskan, rasionalisasi tenaga honor daerah dan KSO adalah salah satu solusi, untuk menyeimbangkan neraca APBD II.

"Anggaran untuk KSO hingga Rp40 miliar bisa dialihfungsikan untuk infrastruktur, jika merumahkan KSO" demikian janji Bupati Eliazer Yentji Sunur dan wakil Bupati Lembata, Thomas Ola Langoday.

Namun sejumlah kalangan di Lembata berpendapat, Bupati dan Wakil Bupati sedang menambah panjang daftar pengangguran. Kini ada 1800 tenaga KSO dan tenaga kontrak telah menambah panjang deretan pengangguran di Lembata. (OL-3).