Hoaks Jadi Ancaman Pilkada 2018

MENYAMBUT pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini, aparat ke-amanan selain menjaga stabilitas keamanan, juga membendung informasi-informasi yang diduga hoaks dan memicu keresahan.

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah menurunkan 21 ribu personel untuk mengamankan hajatan politik tersebut. Selain itu, Polda Jateng juga membentuk Satgas antikampanye hitam.

“Ada tujuh daerah di Jawa Tengah yang menjadi prioritas pengamanan saat pemilihan gubernur,” kata Kapolda Jateng Irjen Condro Kirono, seusai gelar pa­sukan Operasi Mantap Praja di Semarang, Jawa Tengah, kemarin.

Satgas antikampanye hitam ini dikerahkan untuk mencegah munculnya ujaran kebencian, fitnah yang dapat memecah belah bangsa. “Termasuk menyinggung perasaan, kesukuan, ras antargolongan. Maka kita bentuk satgas antikampanye hitam,” tegas Kapolda.

Dia berharap, Satgas ini nantinya juga akan mengawasi media sosial jika ada unsur SARA atau fitnah di dalam kampanye, sedangkan personel yang ditugaskan terdiri dari beberapa satuan termasuk direktorat kriminal khusus, direktorat kriminal umum, intel, hingga humas.

Di Temanggung, polres setempat menugaskan sejumlah personel dari satuan reskrim untuk memantau, mengantisipasi persoalan SARA yang mungkin berkembang selama pilkada.

Dari Jawa Barat, Kapolda Irjen Agung Budi Maryoto mengimbau seluruh pihak untuk tidak menggunakan isu SARA selama pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak 2018. Kepolisian bersama unsur keamanan lainnya akan menindak tegas pihak-pihak yang menggunakan cara-cara tidak ele-gan tersebut.

Agung menjelaskan, kepolisian sudah membentuk tim siber yang khusus memantau aktivitas kampanye di media sosial. Pihaknya ingin memastikan aktivitas kampanye di dunia maya itu terbebas dari isu SARA.

“Kita sudah membentuk tim siber untuk patroli di dunia maya. Jika ada konten SARA terdeteksi di media sosial, mengarah kepa-da Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kita akan menindaknya,” ujar Agung seusai gelar pasukan pengamanan pilkada serentak 2018 di Lapangan Gasibu Bandung, kemarin.

Satgas deteksi dini
Di Kota Cimahi, polres setempat menyiapkan langkah-langkah mengatasi munculnya fenomena berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial saat pilkada serentak. Kapolres Cimahi AKBP Rusdy Pramana Suryanagara mengatakan pihaknya telah membahas upaya penanganan munculnya berita hoaks.

“Sedangkan untuk pengamanan pilkada, kami juga telah membentuk satgas deteksi dini yang bertugas mengamankan seluruh tahapan pilkada. Tujuannya, untuk menciptakan pesta demokrasi yang kondusif,” bebernya.

Persoalan hoaks juga rawan terjadi di Kota Cirebon. Kapolresta Cirebon Kota, AKBP Adi Vivid Bachtiar meminta para politikus santun dan cerdas saat berpolitik. “Kerawanan terbesar pada pilkada ini, yaitu media sosial,” tegasnya.

Sementara itu, di Banyumas, Klaten, Sukabumi, dan Bangka Belitung sudah disiapkan ra­tusan personel gabungan antara Polri dan TNI. Mereka akan siaga selama pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

Pengamanan mulai diintensifkan menyusul jadwal dibukanya pendaftaran pasangan calon ke Komisi Pemilihan Umum mulai 8-10 Januari. (AS/TS/UL/RF/BY/DG/JS/BB/LD/DW/N-3)