Bawaslu dan Satgas Antipolitik Uang Bisa Seiring

PEMBAGIAN kerja antara Badan Pengawas Pemilu dan Satuan Tugas Antipolitik Uang bentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI harus diperjelas. Apalagi, kepolisian juga sudah bergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu bersama Bawaslu.

“Selama ini Bawaslu bergiat dalam masalah politik uang dari peserta pemilu dan pilkada kepada pemilih. Besaran dana yang mengalir tidak cukup besar, tapi frekuensi praktiknya sangat tinggi,” kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, di Jakarta, kemarin.

Di sisi lain, lanjut dia, siapa yang mendanai calon untuk melakukan praktik politik uang belum banyak terungkap. Sebaiknya, Satgas KPK-Polri memfokuskan diri pada ranah itu.

Ray yakin, jika satgas itu dapat memutus rangkaian donor dana politik ilegal, suplai dana ke pemilih juga akan berkurang.

“Dengan kewenangan besar yang ada pada KPK dan polisi, serta keahli-an yang mereka punyai, pilihan pada fokus ini tepat dan sangat berarti.”

Dia menilai pembentukan satgas sangat bagus dalam rangka memperkecil penggunaan uang dalam pemilu dan pilkada. Tujuannya mencegah sejak dini terjadinya salah satu masalah negatif dalam tradisi demokrasi di Tanah Air. “Hanya saja, batas kewenangan dan ruang kerjanya dengan institusi yang sebelumnya ada harus jelas. Tumpang-tindih kewenangan dan ruang aktivitas akan membuat tiga institusi ini justru kurang optimal dalam pemberantasan politik uang,” tandasnya.

Di sisi lain, kemarin, KPU Kota Sukabumi, Jawa Barat, mulai menyosialisasikan aturan bagi pasangan calon untuk menyertakan surat keterangan tidak sedang pailit. “Surat harus didapat dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat,” kata anggota KPU Kota Sukabumi Agung Dugaswara.

Selain surat itu, pasangan calon juga harus menyertakan surat tidak memiliki tanggungan utang yang tidak bisa dibayar. “Kami juga mengharuskan mereka menyertakan surat keterangan catatan kepolisian yang ditandatangani langsung oleh kepala kepolisian resor,” tandas Agung.

Sementara itu, persiapan pengamanan pilkada sudah mulai digelar Polres Bojonegoro, Jawa Timur, kemarin. Para anggota yang terlibat dalam pengamanan melakukan simulasi, dari masa kampanye, masa tenang, pengamanan tempat pemungutan suara, hingga penghitungan suara dan pelantikan. (Nov/BB/YK/N-2)