Secuil Peradaban Dari Halte

MENEMUKAN kenyamanan di halte di Kota Medan bukan perkara mudah. Sama tidak mudahnya menciptakan dan memelihara halte menjadi tempat umum yang indah dan menyenangkan.

Di kota ini, halte hampir berubah fungsinya dari sekadar tempat pemberhentian bus ataupun angkutan umum di dalam kota. Pantauan Media Indonesia, ada halte di lokasi Jalan Pusat Pasar di Medan kondisinya memprihatinkan. Tidak digunakan untuk tempat pemberhentian angkutan umum, malah digunakan sejumlah pedagang untuk menumpuk sayur dan buah dagangan mereka.

Sebagai tempat turun dan naiknya penumpang angkutan umum, halte terkadang diperhatikan, namun tak jarang diterlantarkan. Fasilitas di halte yang disediakan pun seadanya. Ada kesan, sebagai fasilitas umum (fasum), halte hanya diperhatikan ketika saat dibangun saja.

Sama halnya dengan halte di Jalan Putri Hijau. Halte tersebut digunakan sebagai tempat berjualan rokok, pulsa, dan jualan makanan. Akibatnya calon penumpang angkutan umum enggan menunggu angkutan umum di halte yang sudah disediakan.

Hal ini menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman serta mempersempit ruang gerak pengguna halte. Halte di Jalan Dr.Mansyur, dekat Kampus USU, lebih parah lagi. Lantainya rusak berat, keramiknya hancur. Tak satupun orang ingin berada di situ. Jadilah halte ini menjadi sia-sia dibangun.

Penelitian yang dilakukan Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sumatra Utara (FT USU) tahun lalu, menyimpulkan bahwa permasalahan halte di Kota Medan ini sangat beragam.

Hasil penelitian itu mendiskripsikan tentang tidak adanya koordinasi dari pihak pemerintah dalam menerapkan standar untuk dimensi halte di Kota Medan.

"Bangunan fisik halte yang dibangun kurang perawatan. Hal ini menjadi pemandangan yang merusak tatanan kota. Kondisi fisik dari halte tersebut tidak dapat digunakan sebagai tempat untuk menunggu datangnya angkutan umum, melainkan lebih banyak digunakan untuk orang berjualan saja," ujar Frans Parlindungan, peneliti bidang studi transportasi Departemen Teknik Sipil, FT USU di Kampus USU, Padangbulan, Medan.

Hasil penelitian FT USU itu lagi-lagi menunjukkan bahwa keberadaan halte di beberapa ruas jalan di Kota Medan yang tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Umumnya halte-halte di Medan tidak dilengkapi dengan fasilitas, baik fasilitas utama maupun fasilitas tambahan.

Misalnya, informasi tentang rute lalu lintas angkutan umum, jadwal keberangkatan angkutan umum, jembatan penyeberangan, telepon umum, pagar pengaman, zebra cross, dan rambu-rambu untuk keamanan pengguna halte.

Selain itu, hampir semua halte tidak dilengkapi dengan teluk bus (bus bay) untuk melancarkan lalu lintas. Teluk bus adalah tempat berhentian bus dengan menggunakan teluk dan dilengkapi dengan fasilitas tunggu penumpang, marka, dan rambu. Teluk bus berfungsi untuk mengurangi
gangguan kemacetan lalu lintas akibat bus berhenti, serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang angkutan umum.

Edukasi dan Sosialisasi

Anggota Komisi C DPRD Medan, Asmu'i, menilai Pemko Medan tidak serius memelihara sejumlah halte yang sudah dibangun dengan dana ABPD yang tidak kecil.

"Padahal ketika rapat dengar pendapat Komisi C dengan Pak Renward Parapat (Kepala Dinas Perhubungan Medan) menyampaikan bahwa untuk mengatasi kemacetan di Medan adalah program 'mari naik bus'. Tapi justru program ini tidak sinkron dengan pemeliharaan halte-halte yang tentu berhubungan dengan bus-bus itu. Jadi, mubazir saja anggaran APBD yang dikeluarkan untuk membangun dan merawat halte-halte itu," katanya.

Di sisi lain, dia menilai, Pemko Medan tidak memiliki upaya untuk memberikan edukasi dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat terhadap program naik bus, maupun pemeliharaan halte sebagai tanggung jawab bersama.

"Untuk dapat menjaga dan memelihara halte-halte itu, Pemko Medan sudah harus secepatnya memberikan edukasi secara terus menerus terutama kepada kalangan pelajar dan mahasiswa tentang pentingnya mendisiplinkan diri untuk tertib menaiki angkutan kota dari halte," ujar Asmu'i.

Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara (FISIP UMSU) Medan, Dr. Arifin Saleh Siregar,M.SP, menjawab Media Indonesia di Kampus UMSU, mengatakan bahwa halte sesungguhnya adalah hak publik yang harus dipelihara bersama. Untuk itu, menurutnya, Pemko Medan harus fokus memperhatikan nasib halte di Medan.

"Halte itu kelihatannya sepele, sehingga luput dari perhatian pemerintah. Pemko Medan sering sekali mengabaikan hak-hak publik. Padahal, di halte itu harusnya kita menemukan ada secuil peradaban. Karena di sana (halte) ada wujud peradaban seperti adanya estetika, etika, kenyamanan, toleransi, tolong-menolong, sopan santun, dan budaya antri. Pendek kata halte bisa kita temukan cermin hidup manusia sehari-hari," ujar doktor Perencanaan Wilayah alumnus Pascasarjana Universitas Sumatra Utara (USU) Medan ini.

Cermin hidup yang dimaksud Arifin itu adalah gambaran dimana halte dapat menjadi tolok ukur peradaban bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat. "Sukses mengurus halte, bisa berarti sukses mewujudkan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Minim

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Perhubungan Kota Medan, Burhanuddin Harahap, mengakui anggaran yang terbatas menjadi alasan mengapa pemeliharaan 54 halte yang ada di Medan menjadi tidak maksimal.

Menurut dia, setiap tahun pihaknya hanya menganggarkan dana sekitar Rp.52 juta saja untuk memelihara halte-halte yang rusak.

"Anggaran Rp.52 juta itu pun hanya diperuntukkan memperbaiki lima halte saja. Untuk tahun 2018 ada tujuh halte rusak yang akan kita perbaiki. Dan jumlah anggarannya kurang lebih sama," ujarnya di kantornya.

Dari penjabaran buku ABPD Kota Medan tahun 2017, terungkap bahwa anggaran yang dikuasakan kepada Dinas Perhubungan Kota Medan untuk membangun puluhan halte bus berukuran 4 x 1,5 meter persegi panjang itu mencapai Rp.2,1 miliar lebih.

Ironisnya, anggaran untuk merehabilitasi dan pemeliharaan 54 halte justru sangat minim, yakni hanya sebesar Rp.100 juta saja. Kecilnya anggaran pemeliharaan halte itu, berbanding terbalik dengan anggaran untuk rehabilitasi dan pemeliharaan traffic light yakni sebesar Rp.2,4 miliar lebih. Bahkan, anggaran untuk rehabilitasi dan pemeliharaan marka jalan saja bisa mencapai Rp.6,3 miliar lebih.

"Kami tidak tahu pasti mengapa anggaran untuk perawatan halte di Medan minim. Anggaran untuk pemeliharaan halte itu tergantung berapa yang diberikan Pemko Medan (Walikota Medan) kepada kami (Dinas Pehubungan Medan)," ujar Burhanuddin.

Beruntung ada pihak ke tiga, yakni pihak swasta yang berkomitmen membantu merehabilitasi dan pemeliharaan halte agar layak dipergunakan masyarakat luas sebagai tempat yang nyaman. Salah satunya adalah PT Astra Internasional Tbk.

Haris Halim, Wakil Koordinator Wilayah Grup Astra Medan di kantornya di Medan mengatakan bahwa Astra merasa perlu ikut mewujudkan pengabdian dan perhatiannya kepada halte-halte di Kota Medan itu.

"Kami sangat berkomitmen memperhatikan halte-halte itu, terutama yang berada dekat kantor atau dekat lokasi usaha Astra," ujar Haris belum lama ini.

Menurut dia, PT Astra Internasional yang sudah puluhan tahun beroperasi di Medan ini, setidaknya sudah melakukan penataan terhadap 13 halte di Kota Medan, di kawasan Kabupaten Deliserdang, dan di Kota Binjai.

"Setelah berkoordinasi dengan pihak Pemko Medan, Binjai, dan Deliserdang, 13 halte itu kita rawat dan kita bersihkan. Tiga halte berada di sepanjang Jalan Gator Subroto (Medan), empat halte di sepanjang Jalan Sisingamangaraja (Medan), tiga halte di kawasan Jalan Pancing (Deliserdang), dan dua halte di Kota Binjai. Kita juga merenovasi satu halte yang letaknya di Jalan Balaikota di Medan," katanya.

Renovasi halte yang di Jalan Balaikota meliputi perbaikan pada dindingnya, tiang, dan atap. Setelah direnovasi manajemen Astra pun memperindahnya dengan melakukan pembersihan dan pengecatan.

Pembenahan halte-halte ini, menurut Senior Branch Manager Asuransi Astra Cabang Medan ini, merupakan implementasi mewujudkan 'Catur Dharma' Astra yang pertama, yakni menjadi perusahaan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia.

Dharma kedua, adalah memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dharma yang ketiga, menghargai individu dan membina kerjasama.

Sedangkan darma keempat, adalah senantiasa mencapai yang terbaik. "Catur Dharma itu menjiwai semangat berbisnis Astra," pungkas Haris. (OL-3)