Kartu Tani Petani Bawang di Brebes Ditolak Toko

PETANI bawang merah di Brebes, Jawa Tengah, mengaku tidak bisa menggunakan kartu tani yang telah mereka miliki. Berdasarkan pengakuan sejumlah petani bawang merah di Brebes, kemarin (Jumat, 8/12), mereka ditolak saat hendak membeli pupuk atau pestisida di toko atau kios pertanian.

“Saya juga heran. Beberapa kali saya menggunakan kartu tani mau beli obat-obatan, pemilik tokonya menolak,” ujar Suherman, petani di Desa Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.

Suherman bertutur, ketika dia menunjukkan kartu tani kepada pemilik toko, mereka menolak. “Mereka menolak karena mereka juga harus membeli obat-obatannya pakai uang,” ucap Sudirman, petani lainnya.

“Saya malu waktu ditolak pemilik toko sewaktu menunjukkan kartu tani. Percuma saja pegang kartu tani,” ujar Sobari.

Padahal, menurut Sobari yang merupakan petani dari Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Brebes, dalam beberapa kali sosialisasi dinyatakan petani bisa mendapatkan subsidi dengan menunjukkan Kartu Tani.

Dinas Pertanian (Dintan) Cilacap, Jawa Tengah (Jateng), telah mendistribusikan 110 ribu kartu tani dari 123 ribu kartu untuk petani. “Mudah-mudahan sampai akhir tahun, 13 ribu kartu tani yang tersisa dapat terdistribusikan untuk petani.”

Namun, jelas dia, masih sedikit petani yang menggunakan kartu tani yang telah terdistribusi. “Memang sudah ada yang uji coba, tetapi kebanyakan belum,” ujar Kepala Bidang Penyuluhan Dintan Cilacap Toendan Iriani.

Menurutnya, petugas penyuluh lapangan (PPL) pertanian ikut serta secara aktif dalam mendampingi petani menggunakan kartu tani.

Kepala Dinas Pertanian Dintan Cilacap Gunawan menambahkan, pihaknya terus mendorong petani agar menggunakan kartu tani. “Sebab, pada 2018, kartu tani akan dipakai untuk membeli pupuk dan benih bersubsidi. Kalau lancar, pembelian akan lebih efektif dan subsidi tepat sasaran,” kata Gunawan.

Adapun Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kesulitan merealisasikan program kartu tani.
Kepala Seksi Informasi Teknologi Dinas Pertanian Karawang Eka Putri memaparkan, kendala itu antara lain ialah ketiadaan anggaran dinas untuk melakukan sosialisasi kartu tani.

Selain itu, lanjut dia, yakni aturan pelaksanaan dan petunjuk teknis verifikasi serta validasi kartu tani. “Banyak petani yang tidak mau memberikan KTP-E dan kartu keluarga (KK).” (JI/LD/Ant/N-1)