Penanganan Permasalahan Agraria makin Komprehensif

Penanganan Permasalahan Agraria makin Komprehensif

TIGA tahun berlangsungnya pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla, permasalahan pertanahan semakin dapat ditangani secara komprehensif. Hal itu setidaknya terlihat dari capaian program unggulan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mampu menyelesaikan 64% masalah pertanahan dalam tiga tahun terakhir.

Secara angka, dari 3.376 masalah pertanahan, lembaga yang kini dipimpin Sofyan Djalil tersebut mampu menyelesaikan 2.168 masalah pertanahan. Kementerian juga gencar dalam mengimplementasikan penegakan normanorma dalam Undang-Undang Penataan Ruang (UU PR).

Lebih khusus lagi mengenai penegakan sanksi pidana penataan ruang terhadap pelanggaran penataan ruang. Salah satunya tentang Rencana Penetapan 800 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang (PR) sebagai perangkat operasional untuk mengimplementasikan penegakan norma dalam UU PR.

Keberhasilan dalam penanganan masalah pertanahan tersebut berkontribusi pada capaian program reforma agraria. Penerbitan sertifikat tanah dalam tiga tahun terakhir telah mencapai 3.972.236 bidang tanah, yang mencakup luasan 1.564.286 hektare (ha) dan menyerap anggaran hingga Rp2,2 triliun.

Untuk mendukung sertifikasi tanah secara menyeluruh, Kementerian ATR/BPN juga me rencanakan penyediaan 5.543 <>surveyor kadaster berlisensi untuk mendukung 2.052 tenaga pengukuran berstatus aparatur sipil negara (ASN) yang telah yang telah berlisensi.

Untuk tahun ini, dari target ketersediaan 3.000 surveyor kadaster berlisensi, telah tercapai 2.913 surveyor atau mencapai 97%.

Program yang tidak kalah penting adalah kegiatan penetapan tanah terlantar untuk tanah cadangan umum negara 23.795,45 ha dan pendayagunaan tanah telantar 2.366 ha. Sementara itu, untuk pendaftaran hak tanggungan mencapai Rp1.976,8 triliun.

Infrastruktur
Pengembangan infrastruktur yang gencar dilakukan Presiden Joko Widodo juga mensyaratkan kerja cepat Kementerian ATR/BPN dalam pengadaan tanah untuk mendukung Proyek Strategis Nasional Pemerintah. Hingga saat ini tercatat proses pengadaan tanah untuk infrastruktur telah mencapai 26.900 ha.

Pengadaan tanah tersebut meliputi sejumlah area pembangunan infrastruktur. Pengadaan tanah terluas diperuntukkan proyek tol yang mencapai 11.792 ha.

Pembangunan infrastruktur berkaitan juga dengan penataan tata ruang. Dalam mendukung program pembangunan nasional, Kementerian ATR/BPN telah menetapkan dan merumuskan 41 rencana tata ruang yang terdiri dari 15 Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN), 15 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perbatasan, serta 7 masterplan perdesaan dan kawasan rawan bencana.

Lebih lanjut, Kementerian ATR/BPN juga telah menetapkan dan merumuskan empat masterplan pembangunan kota baru di Indonesia.

Saat ini, KementerianATR/BPN tengah menggodok pembentukan Lembaga BATANAS (Bank Tanah Nasional). "Lembaga Bank Tanah ini diharapkan lebih proaktif. Jadi, ketika ada tanah tidak terpakai atau lepas dari kawasan hutan, itu kemudian dijadikan aset. Apakah diserahkan ke masyarakat atau diperuntukkan proyek infrastruktur," kata Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil di Jakarta, Selasa (31/10). (Gnr/Tes/S2-25)