KTP-E Sukabumi Dekati 100%

SYARAT wajib memiliki KTP elektronik (KTP-E) bagi pemilik suara dalam pilkada sudah tidak jadi masalah di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dari 238.528 warga pemilik suara, sudah 98,22% yang mengantongi KTP-E.

“Kami optimistis, menjelang pelaksanaan pemilihan Wali Kota Sukabumi, sisa 2% yang belum punya KTP-E sudah bisa mendapatkannya. Jarak menuju ke pilkada masih cukup lama, masih ada waktu,” papar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, Iskandar Ifhan, kemarin.

Iskandar mengaku, terus ber­koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dalam hal data kependudukan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan satu di antara pemangku kebijakan yang terlibat dalam kelompok kerja bentukan KPU.

“Soal data administrasi kependudukan itu memang harus melibatkan banyak stakehol­der. Data kependudukan menjadi salah satu syarat warga mendapatkan hak menyalurkan suara pada pilkada nanti,” tambah Iskandar.

Untuk urusan KTP-E, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi memiliki program andalan, yakni Jemput Bola Pelayanan alias Jempol.

Ketua KPU Kota Sukabumi Hamzah mengaku terus ber­koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Utamanya nanti berkaitan dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri.

Di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, KPU memastikan akan melakukan perubahan terkait daftar pemilih tetap dan tempat pemungutan suara. Jika pada Pemilihan Presiden 2014, jumlah pemilih per TPS dipatok maksimal 400 orang, pada pilkada ditetapkan maksimal 600 orang.

Ketua KPU Kabupaten Tegal, Sukartono, menyebutkan kebijakan itu ditempuh karena jumlah TPS pada pilkada berkurang. “Pada 2014 ada 2.793 TPS, dan di 2018 ada 2.588 TPS.”

Peringatan diungkapkan Bank Indonesia Bangka Belitung terkait dengan Pilkada. “Masyarakat harus mewaspadai peredaran uang palsu. Seperti di masa lalu, jelang pilkada potensi peredaran uang palsu sangat besar,” kata Kepala BI Babel Bayu Martanto. (BB/JI/RF/N-2)