Cegah Korupsi Dana Desa dengan Simral

UNTUK menciptakan transparasi penggunaan dana desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terpadu (Simral), yang merupakan hasil inovasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Hal itu ditandai dengan Peluncuran Government Cloud Simral (e-budgeting) oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dalam acara Forum Inovasi Teknologi Informasi Energi dan Material yang diselenggarakan BPPT di Jakarta, kemarin.

Menteri Eko menjelaskan bahwa sebagian desa di Indonesia telah menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam tata kelola keuangan desa. Namun, mulai tahun ini, Kementerian Desa akan meningkatkan tata kelola keuangan desa dengan Simral.

"Kita kombinasikan antara Siskeudes dan Simral ini karena ini sama-sama mengelola keuangan transparan. Memang belum semua desa di Indonesia memiliki listrik, apalagi jaringan internet, tapi kami harus mengejarnya. Dengan transparasi pengelolaan keuangan bisa mengurangi korupsi," kata Menteri Eko.

Dia menyebutkan saat ini ada 74.910 desa yang akan mendapatkan layanan Simral ini. Namun, belum bisa seluruh desa menggunakan internet karena masih ada desa yang belum teraliri listrik, bahkan internet.

"Kalau desa yang sudah ada listrik, kami akan usahakan dengan membangun jaringan internet dengan satelit bumi. Bagi desa-desa yang belum ada listrik, kami akan mengajak BPPT untuk membuat listrik yang cocok dengan desa-desa yang ada," tambahnya.

Menteri Eko menambahkan bahwa pada tahun ini dana desa yang dikucurkan sebesar Rp60 triliun, dan tahun depan juga sama besarnya. "Pengelolaan dana desa ini akan menggunakan sistem yang transparan untuk menghindari penyelewengan," tegasnya.

Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material, Hammam Riza, menambahkan, Simral merupakan sebuah inovasi teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun tertib administrasi dan terjaganya konsistensi data pembangunan daerah.

Satgas dana desa

Pada bagian lain, untuk memantau dan mengawasi kepala desa dalam menggunakan dana desa, Pemkab Maybrat, Papua Barat, akan membentuk satuan tugas. Lewat satgas tersebut diharapkan penggunaan dana desa bisa berjalan sesuai fungsi dan tujuannya.
"Kami akan membentuk satgas pengawas dana desa agar penggunaan dana desa sesuai peruntukannya," tegas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Maybrat, Kornelis Kambu, kemarin.

Ia meminta satgas mengawasi kepala desa dalam menggunakan dana desa sehingga masyarakat desa bisa tersentuh pembangunan.
Diakuinya, bahwa kurangnya pengawasan diduga karena ada penyimpangan penggunaan dana desa. "Dengan adanya satgas ini bisa lebih diawasi," tambah Kornelis.

Selain rawan dikorupsi, dana desa juga jadi incaran perampok. Seperti yang terjadi di Purwakarta, Jawa Barat, kemarin. Perampok menggasak dana desa sebesar Rp140 juta yang baru saja diambil oleh Kades Cibodas, Kecamatan Bungursari, Zaenal Abidin di Bank BJB cabang Purwakarta. Polisi masih menyelidiki motif perampokan tersebut. Menurut Zaenal, uang itu diperuntukkan membayar pengecoran jalan. (MS/RZ/OL/N-2)