Honorer SMA Swasta tidak Digaji

KARENA terkendala anggaran, gaji guru honorer SMA/SMK negeri di Kalimantan Tengah terpaksa dibayarkan tiap enam bulan. Bahkan, anggaran untuk gaji guru honorer di SMA/SMK swasta malah belum dimasukkan ke APBD.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng Slamet Winaryo saat ditemui di Palangka Raya, kemarin, menjelaskan hal itu karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah (pemda).

Untuk gaji guru honor di SMA/SMK swasta, dia akui memang tidak dianggarkan pemda. "Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017, yang dianggarkan hanya gaji guru di sekolah negeri."
Slamet mengaku pemda mengupayakan agar gaji guru honorer dimasukkan APBD 2018.

"Gubernur meminta untuk menghitung kembali jumlah guru honor SMA/SMK di daerah ini termasuk di sekolah swasta. Mudah-mudahan 2018 lebih baik."

Secara terpisah, Wakil Bupati Mimika, Papua, Yohanis Bassang meminta dinas pendidikan dasar dan kebudayaan mencari solusi untuk menyelesaikan tuntutan ratusan guru honorer yang meminta dibayarkan tunjangan tambahan penghasilan (TTP).

Bassang mengaku sangat prihatin dengan berlarut-larutnya permasalahan tersebut. Sudah berkali-kali ratusan guru honor sekolah dan guru yayasan menggelar demonstrasi menuntut hak mereka.

Dia mengakui Kadispendasbud Mimika Jenni Usmani sudah menyerahkan surat yang menjelaskan persoalan itu.

"Kadispendasbud tetap pada pendirian tidak akan membayar tuntutan para guru honor," jelas Bassang. Salah satu alasannya ialah para guru honorer diangkat kepala sekolah atau yayasan, bukan oleh Pemkab Mimika. "Sehingga tanggung jawab untuk membayar hak-hak dibebankan kepada pihak yang mengangkat." (SS/Ant/N-1)