[WAWANCARA] Bupati Wonogiri Joko Sutopo: Kegaduhan di Luar Wonogiri Saja

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Wonogiri, Jawa Tengah, menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani sehingga mereka tidak perlu panik dalam menghadapi musim tanam pada bulan ini.

Untuk mengetahui sejauh mana jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi, wartawan Media Indonesia Widjajadi mewawancarai Bupati Wonogiri Joko Sutopo. Berikut petikannya.

Benarkah persediaan pupuk bersubsidi mencukupi kebutuhan petani?
Ketersediaan pupuk (subsidi) di Wonogiri lebih dari cukup. Tidak mungkin harga eceran tertinggi (HET) dimain-mainkan atau dibuat seolah langka.

Yang menyimpang biarlah ditangani hukum. Alhamdulillah semua lancar serta aman. Jika sampai terjadi kegaduhan, biarlah itu di luar Wonogiri saja.

Yang jelas, sepanjang dua tahun saya menjabat bupati, belum pernah Wonogiri kelangkaan pupuk subsidi atau harga dimain-mainkan.

Sebagai orang yang dibesarkan di lingkungan pertanian, saya juga mengecek. Ternyata tidak ada perbedaan dengan pelaporan yang saya terima.

Pupuk subsidi yang diterima Wonogiri pada 2017 sangat mencukupi dan bahkan berlebih. Misalnya untuk pupuk subsidi urea, hingga akhir Desember masih ada kelebihan 13 ribu ton.

Benarkah distribusi pupuk sudah aman?
Saya berani tegaskan aman sebab tim monitoring atau Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) kabupaten terus berpatroli. Sejauh ini tidak ditemukan penimbunan atau penyelundupan ke daerah lain.

Perlukah subsidi pupuk diterus­kan?
Sebaiknya subsidi terus dikucurkan karena sangat membantu petani. Hanya, pemerintah harus benar-benar fokus sebab pola RDKK lama sudah harus dihapus sejak Januari 2018 seiring dengan efektifnya penggunaan sistem kartu tani.

Karena ada selisih transaksi yang signifikan antara RDKK pola lama yang konvensional dengan pola baru versi kartu tani. Lebih besar yang pola konvensional dengan selisih mencapai 40%.

Sebelum diberlakukan secara efektif, pemerintah harus mampu memberikan pemahaman yang benar agar petani tidak kecewa agar tidak memunculkan kegaduhan. Yang jelas, jika transaksi yang hanya 1% habis, petani yang rata-rata hanya mengelola lahan sawah seluas 1/8 sampai 0,5 hektare harus memenuhi kebutuhan pengelolaan tanaman pangan dengan menggunakan pupuk nonsubsidi.

Untuk itu, Pemkab Wonogiri bertugas mengamankan pelaksanaan kartu tani yang kini sudah dipegang 144.350 petani dari target 153.950 kartu tani, terus-menerus melakukan sosialisasi, sebagai upaya meminimalisasi kegaduhan dalam pelaksanaan mendatang. (N-1)