Pemkab Banyumas Minta Pembangunan PLTP Baturraden Disetop Sementara

LEBIH dari 200 pengunjuk rasa mendatangi Alun alun Purwokerto, Jawa Tengah (Jateng) menolak pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Baturraden yang rencananya memiliki kapasitas 220 megawatt (MW).

Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Slamet tersebut menegaskan agar pembangunan PLTP Baturraden dihentikan.

"Tuntutan kami jelas, cabut izin eksplorasi panas bumi PT SAE. Hentikan seluruh aktivitas eksplorasi di Gunung Slamet dan segera tarik alat berat dari hutan. Karena kehidupan manusia lebih berharga jika dibandingkan dengan listrik 220 megawatt," tegas Koordinator Aksi Sasongko.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kaupaten Banyumas Didi Rudwianto pun menemui para pengunjuk rasa. Dalam kesempatan itu ia mengatakan bahwa sebetulnya aspirasi warga telah direspons oleh Pemkab Banyumas dengan mengirimkan surat langsung ke Gubernur Jateng.

"Saat sekarang bola di tangan Pak Gubernur. Sebab, yang memiliki kewenangan ada di tangan pemerintah Provinsi Jateng dan pusat," ujar Didi.

Sebelumnya, Bupati Banyumas Achmad Husein memang telah melayangkan surat ke Gubernur Jateng Ganjar Pranowo supaya menghentikan sementara pembangunan PLTP Baturraden.

Dalam surat tersebut, Bupati mengajukan permohonan evaluasi proyek PLPT Baturraden karena sebelumnya masyarakat mengeluhkan keruhnya sejumlah sungai yakni Sungai Prukut, Mengaji, dan Logawa.

"Kami mohon kepada Bapak Gubernur Jateng sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk menghentikan sementara pembangunan PLTP Baturraden sampai ada solusi atas pencemaran air yang terjadi. Demikian surat rekomendasi kami buat," kata Bupati dalam surat tersebut.

Direktur Utama Bregas H Rohadi yang dihubungi terpisah belum bisa berkata banyak. Ia hanya mengatakan kalau sekarang tengah menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan apa yang dikeluhkan warga. "Kami tengah berusaha menyelesaikan persoalan," kata Bregas. (X-12)