Tergiur Penaikan Tunjangan, Mobil Dinas Dikembalikan

TERGIUR peningkatan dana tunjangan transportasi yang masih direncanakan, sebanyak 45 anggota dan pimpinan DPRD Kota Banjarmasin mengembalikan mobil dinas ke Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin. Mereka tidak peduli meski puluhan mobil dinas tersebut merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah yang baru digunakan pada 2015 lalu.

Aksi ramai-ramai para wakil rakyat Banjarmasin mengembalikan mobil dinas ini dilatarbelakangi lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 18/2017 yang disusul dengan digodoknya Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pantauan Media Indonesia, Selasa (22/8), puluhan mobil jenis minibus yang dipinjampakaikan oleh Pemko Banjarmasin tersebut mememuhi halaman gedung DPRD Kota Banjarmasin. Aksi pengembalian mobil dinas ini sudah berlangsung sejak awal Agustus lalu.

Anggota DPRD Banjarmasin tetap mengembalikan mobil dinas tersebut meski belum dapat dipastikan berapa besar kenaikan uang tunjangan wakil rakyat ini. Pasalnya raperda belum disahkan dan ditetapkan menjadi perda serta masih harus dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri.

Perda ini nantinya akan mengatur tunjangan alat kelengkapan dewan, termasuk di dalamnya kenaikan pada tunjangan rumah, tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi, serta tunjangan reses.

Sebelumnya Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Iwan Rusmali kepada wartawan mengatakan, menyusul terbitnya PP No 18/2017 dan saat ini raperdanya sedang dibahas melalui pansus dewan, maka untuk sementara sebanyak 45 anggota DPRD Kota Banjarmasin diminta untuk mengembalikan mobil dinas.

Anggota dan pimpinan DPRD Banjarmasin nantinya dipastikan akan mendapatkan kenaikan tunjangan transportasi. Kenaikan tunjangan itu, akan digunakan untuk menyewa mobil, sehingga Pemko Banjarmasin tidak perlu lagi meminjamkan mobil dinas yang selama ini dipakai seluruh anggota DPRD Kota Banjarmasin. (OL-3)