Harga Lahan Beda, Warga Tutup Jalan Proyek Bendungan Leuwikeris

MASYARAKAT terdampak Bendungan Leuwikeris Desa Ancol, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya melakukan aksi unjuk rasa dengan cara menutup jalan alternatif lintas selatan Jawa Barat dan menutup gerbang masuk mega proyek pembangunan. Akibat aksi tersebut, puluhan truk proyek tertahan di pinggir jalan.

Aksi massa sempat meminta pemerintah Kabupaten Tasikmalaya turun tangan untuk menyelesaikan konflik perbedaan harga pembebasan lahan masyarakat terdampak dengan memberikan waktu tiga hari untuk menyamakan harga pembebasan lahan tersebut.

"Kami akan memblokir pembangunan Bendungan Leuwikeris sampai pembayaran disamakan dengan Kabupaten Ciamis, karena selama ini lahan yang saya miliki berbeda harga. Apalagi persoalan pembayaran juga adanya pengalihan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Bank Mandiri ke Bank BJB," kata Koordinator aksi Evi Hilman, Jumat (18/8).

Evi mengatakan, pihaknya tetap akan bertahan dan membuat tenda di lokasi Bendungan Leuwikeris jika pemerintah pusat tetap belum membayarkan sisa pembayaran lahan yang selama ini telah terdampak pembangunan.

Dia menambahkan, lahan yang dimiliki warga sekarang ini tidak ada kejelasan terutama tidak diberikannya dokumen hasil pembayaran untuk menyelesaikan masalah dari tim appraisal.

"Kami telah dibodohi atas pembebasan lahan pembangunan Bendungan Leuwikeris berbeda dengan harga lahan di Kabupaten Ciamis terutama dalam penetapan harga. Ada juga upaya intimidasi saat menerima kurang lebih Rp68.320.000 dari total 80 bata tanah," ujar Oos Kosasih, warga Kampung Panaekan, Desa Ancol, Kecamatan Cineam.

Oos mengatakan, dalam penetapan harga tersebut adanya permainan yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy (BBWS), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tasikmalaya termasuk tim appraisal untuk menyelesaikan permasalahan.

"Saya tetap menuntut keadilan karena pembayaran harga lahan yang telah diberikan warga Ciamis senilai Rp 150.000/meter, sementara di Tasikmalaya hanya Rp 61.000 dengan selisih Rp90.000. Karena semua masyarakat yang memiliki tanah langsung melepas kepemilikannya setelah ditakut-takuti dan diproses di Pengadilan jika menolak," paparnya.

Sementara itu Kepala Engineering Bendungan Leuwikweris, Aldy Febrian mengatakan aksi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ancol menghambat pekerjaan terutama angkutan material bangunan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan kantor terhambat.

"Semua kendaraan proyek yang masuk Bendungan Leuwikeris terhambat dan para pekerja proyek akhirnya menganggur," paparnya.(OL-3)