DPRD Balikpapan Usul Pengadaan Kelas dari Kontainer Bekas.

DI TENGAH keterbatasan anggaran dan lahan untuk membangun sekolah baru, Dinas Pendidikan Kota Balikpapan diminta dapat memanfaatkan eks kontainer untuk digunakan sebagai ruangan guru atau ruang lainnya di sekolah.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Aminuddin berpendapat dinas pendidikan dapat memanfaatkan eks kontainer yang telah dimodifikasi untuk dijadikan menjadi ruang guru, lab atau ruang perpustakaan atau ruang tata usaha. Sehingga ruangan itu nantinya dapat dialihkan sebagai ruangan kelas.

"Ini kan bisa dijadikan ruangan untuk komputer, tata usaha jadi ruangan yang ada selama ini dijadikan ruangan untuk belajar. Dan ini biayanya tidak terlalu mahal," katanya, Jumat (4/8).

Menurut Aminuddin di tengah keterbatasan ruangan ini, kontainer bekas seharga Rp10 juta ini dapat menjadi alternatif solusi mengatasi persoalan keterbatasan ruang belajar di sekolah.

"Ini solusi bisa dipakai oleh kita. Paling tidak ruang kontainer ini bisa dipakai raung komputer, untuk lab bisa dipergunakan," ujarnya menggebu-gebu.

Dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang dinas pendidikan agar dapat memanfaatkan kontainer bekas. "Kita akan undang dan kita sampaikan ke Disdik. Inilah bisa kita contoh bahwa ada sekolah yang menggunakan kontainer bekas. Waktu itu mereka harus menyediakan ruangan dalam waktu enam bulan. Tidak mungkin dia membangun enam bulan ya solusinya diadakan ini," ulasnya.

"Jika kita membutuhkan ruang yang lebih luas ya sudah sambung menyambung (kontainer itu). Ya kan ada itu," ujarnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan Muhaimin mengatakan tidak adanya penambahan sekolah dikarenakan Balikpapan masih kekurangan guru.

Ia menyebutkan jumlah guru berstatus PNS sebanyak 3.000 orang sedangkan guru honorer berjumlah 2.800 orang. Sementara kekurangan guru sebanyak 200 orang. Dengan rincian jumlah sekolah dasar (SD) sebanyak 136 sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 23 sekolah dan 9 SMA serta SMK 4 sekolah.

"Ini masalahanya, persoalan ini pun berimbas pada kekurangan sekolah atau rombongan belajar yang setiap tahunya terjadi juga terjadi persoalan pada saat penerimaan siswa baru (PPDB). Sementara banyak orangtua di Balikpapan menginginkan anaknya bersekolah negeri karena gratis,"ujarnya

Muhaimin menjelaskan, pihaknya tidak bisa serta merta untuk melakukan penambahan kekurangan tenaga pengajar itu. "Penambahan tenaga kerja ini terganjal dari pemerintah pusat dimana hampir 5 tahun terakhir pemerintah pusat mengadakan moratorium (penghentian sementara)," ujarnya.

Kendati demikian, ide kontainer untuk dijadikan solusi pada penambahan ruangan di sekolah dapat dipikirkan lebih lanjut.(OL-3)