Deddy-Ahmad Terlalu Dini

LANGKAH Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menahbiskan Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu untuk bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018 dikecam Partai Gerindra.

Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan pengusungan calon yang dinyatakan Presiden PKS Sohibul Iman itu, selain terlalu dini, belum punya kesepakatan resmi dengan pihaknya. Terlebih pendaftaran pun masih cukup panjang, Januari 2018.

“Waktunya kurang tepat, masih lima bulan lagi,” kata Ferry di Bandung, Jabar, kemarin. Dia menjelaskan saat ini partainya masih mematangkan persiapan menjelang ajang demokrasi tersebut.

Kader Gerindra yang berpotensi diusung masih terus melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk memaksimalkan tingkat popularitas, kesukaan, hingga keterpilihan. “Jadi, belum sampai pada keputusan pasangan calon,” tegasnya.

Ferry khawatir manuver Presiden PKS memupus ­harapan kader-kader lain yang berniat maju. Selain itu, hal tersebut akan menghambat proses koalisi yang dibangun. “Kami ingin koalisi yang dibangun ini tidak hanya Gerindra dan PKS, tetapi PAN dan Demokrat juga bisa bergabung,” lanjutnya.

Manuver PKS itu ternyata didukung cagub dari Partai Golkar Dedi Mulyadi. Menurutnya, kedua calon tersebut cukup ideal karena telah memiliki pengalaman di birokrasi.

Belum direkomendasikan
Terkait dengan pilkada di Kabupaten Cirebon, DPP PDIP baru akan mengeluarkan rekomendasi pada November mendatang. Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri menjelaskan hingga kini masih belum mengeluarkan rekomendasi siapa yang akan diusung karena masih melihat berbagai situasi dan kondisi.

“Rekomendasi masih belum tentu jatuh ke tangan siapa-siapa, termasuk petahana,” ujar Rokhmin. Menurutnya, hasil survei DPD PDIP Jabar yang memenangkan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra belum final. Alasannya, bakal calon lain dapat berusaha untuk memperjuangkan elektabilitas dan popularitas.

“Ada mekanisme partai yang akan menentukan siapa yang akan mendapatkan rekomendasi itu. Bakal calon lain jangan putus asa dan putus semangat,” tambah Darmin.

Sementara itu, terkait dengan penganggaran pilkada, pelaksanaan di Banyumas, Jateng, mencapai Rp55,6 miliar. Dari jumlah tersebut ditanggung APBD kabupaten Rp22,45 miliar dan sumber dari APBD Provinsi Jateng senilai Rp33,21 miliar. Pemprov mengalokasikan anggaran karena KPU Banyumas tidak hanya menggelar pilkada bupati, tetapi juga untuk gubernur.

Namun, penganggaran serupa sebesar Rp229 miliar untuk Pilgub Bali 2018 dinilai terlalu besar. Nominal itu dianggap hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. “Tidak masuk akal. Anggaran pilgub Bali lebih besar daripada pilgub Jawa Barat. Makanya dalam rapat banggar beberapa hari lalu saya tidak setuju dengan besaran dana tersebut. Dana tersebut tidak realistis dan saya minta pemprov mengkaji ulang,” ujar anggota banggar dari Partai NasDem, Nyoman Tirtawan.

Untuk Pilkada Jabar 2018 (pilgub dan pilkada 16 kabupaten/kota) dengan sekitar 30 juta pemilih, dana disepakati pada besaran Rp1,16 triliun. Di Bali dengan sekitar 3 juta pemilih (pilgub dan dua pilkada kabupaten), dana yang dianggarkan Rp299 miliar.

“Kalau secara komparatif dan rasional, anggaran untuk pilkada Bali 10% dari pilkada Jabar. Jadi, anggaran untuk pilkada Bali sekitar Rp116,4 miliar,” tegas Tirtawan. (UL/RF/OL/LD/OL-4)