Guru Pengajar Anti-Pancasila Dinonaktifkan

DUA guru agama tingkat SMA-SMK di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dinonaktifkan sementara karena diindikasikan mengajarkan radikalisme dan anti-Pancasila.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Balikpapan Hakimin Pattang di Balikpapan, kemarin, memastikan Kemenag menarik kedua guru itu untuk menjalani pembinaan dan tidak diperbolehkan mengajar untuk sementara waktu.

Dia melanjutkan, berdasarkan laporan yang masuk, keduanya mengajarkan radikalisme dan anti-Pancasila pada saat ekstrakuriler.

Dia menambahkan, agar tidak ada kejadian serupa lagi, guru agama yang mengajar seharusnya memiliki kompetensi akademis di bidang agama.

"Ini yang perlu diperhatikan. Guru agama harus sesuai dengan kemampuan akademisnya. Sekolah jangan sampai mengizinkan guru di luar bidangnya mengajar agama," ujarnya.

Dia menambahkan seluruh kepala sekolah di Balikpapan akan dikumpulkan untuk diberi pemahaman mengenai radikalisme pada Agustus.

"Semua sudah dibicarakan. Tinggal bagaimana dari dinas pendidikan memanggil semua kepala sekolah di Balikpapan. Kemenag akan terlibat nanti untuk memberikan materi pemahaman agar kejadian serupa tidak terulang," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Muhaimin menambahkan kepala sekolah yang akan dikumpulkan untuk diberi pemahaman mengenai Pancasila mulai tingkat SD hingga SMA.

"Kita tidak ingin kecolongan lagi ada guru yang mengajarkan paham anti-Pancasila. Tadi ketemu dengan Kemenag dan Polres Balikpapan semuanya dibicarakan. Kami juga ingin semua ini selesai dan melakukan antisipasi," kata Muhaimin.

Menurut dia, pengumpulan kepala sekolah merupakan upaya penting dan efektif.

"Kami ingatkan kepada kepala sekolah jangan sampai lagi ada guru yang mengajar di luar kurikulum pengajaran. Apalagi mengenai paham anti-Pancasila. Ini kan sangat berbahaya," ujarnya.

Terlibat HTI

Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKSDM) Provinsi Bangka Belitung (Babel) akan mendata aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Sejauh ini, menurut Kepala BKSDM Provinsi Babel Sahirman, sudah ada tiga ASN yang terdata ikut dalam kepengurusan HTI.

"Akan kami panggil dan berikan bimbingan," ungkap dia.

Kepala Inspektorat Babel Yulizar mengatakan ketiga ASN yang terlibat HTI akan diberi surat perjanjian.

"Agar mereka tidak terlibat lagi dan nanti apabila tidak dipatuhi, akan kami tindak. Ketiganya kita kasih surat perjanjian dulu, kalau masih diabaikan baru kita tindak," kata Yulizar.

Gubernur Babel Erzaldi Rosman Djohan menegaskan akan memberi sanksi tegas bagi ASN yang terlibat dengan HTI.

Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengedarkan larangan aktivitas HTI.

"Suratnya sudah kita sebar ke tingkat RT, kecamatan, serta organisasi dan ditandatangani langsung oleh bupati," ungkap Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Karawang Sujana. (RF/CS/N-1)