Masyarakat cuma Tahu Pemkot

PEMERINTAH Kota Medan menilai keberadaan proyek-proyek infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kerap merepotkan pemerintah kota. Alasannya, pengerjaan proyek lantas tidak dibarengi dengan penyerahan ke daerah.

Wartawan Media Indonesia Bagus Suryo mewawancarai Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, kemarin.

Berikut kutipannya.

Adakah nilai tambah pertemuan Apeksi ini?

Saya sangat mengapresiasi, terlebih sebagai tuan rumah, Kota Malang selain dikenal sebagai kota pendidikan dan kota wisata.

Ada terlihat keberhasilan pembangunan, inovasi dan kreativitas.

Kami berharap juga menerapkan hal serupa di daerah.

Apa yang akan dikembangkan di Medan?

Kami akan memotivasi masyarakat untuk mengembangkan pariwisata agar lebih maju dan berkembang.

Pembangunan lebih ditingkatkan lagi terutama di Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo.

Pengembangan wisata dibarengi pembangunan transportasi.

Sebenarnya apa fokus pembangunan di Medan?

Kami fokus pada infrastruktur.

Insya Allah program pembangunan berjalan dengan baik.

Dengan demikian memudahkan para pelaku usaha.

Adakah harapan setelah kegiatan ini?

Kita berharap ada buah pikiran dari hasil sharing tentang keunggulan masing-masing daerah.

Keunggulan itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan kesehatan.

Itu semua akan kita kembangkan di wilayah kami, terutama memberikan motivasi untuk pengembangan UMKM.

Bagaimana dengan tantangan dan hambatan pembangunan?

Kebanyakan masyarakat tahunya bahwa yang mengatur kota hanya pemerintah kota.

Padahal ada yang jadi kewenangan pusat dan juga provinsi.
Kami merasakan program sering terkendala karena balai atau perwakilan pemerintah pusat belum fokus.

Karenanya kami memberikan masukan, proyek infrastruktur tetap dilakukan balai jalan nasional, tapi perawatan seharusnya diserahkan ke kabupaten/kota untuk memudahkan penanganan.

Apa contohnya?

Proyek sarana pengolahan limbah milik pemerintah pusat.

Setelah proyek selesai, seharusnya perawatannya diserahkan ke daerah.

Namun, justru diserahkan ke pelaksana proyek yang terkadang pengelolaannya tidak ditangani dengan baik.(OL-4)