Siap Wujudkan Kota Seribu Sungai

PENYELESAIAN persoalan pembangunan di mana pun tak semudah membalik telapak tangan.

Ada banyak hambatan dan harapan di dalamnya.

Namun, semua akan terbayar ketika ada keberhasilan.

Wartawan Media Indonesia Bagus Suryo mewawancarai Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, kemarin, seputar langkah yang diambil dalam pembangunan.

Berikut petikannya.

Apa yang Anda sampaikan di Apeksi?

Bersama sembilan wali kota, saya menyampaikan aspirasi daerah terkait dengan implementasi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama soal kewenangan yang diambil provinsi dan pusat.

Dampaknya, dalam pelaksanaannya ada sejumlah kendala.

Padahal, kita sudah capek-capek membangun lantas diambil begitu saja oleh provinsi.

Apa saja manfaat Apeksi bagi Banjarmasin?

Manfaat bagi kami ialah ada forum untuk berbagi.

Sejauh ini isu perkotaan itu ada kesamaan, seputar kemiskinan, kawasan kumuh, transportasi, parkir, sampah, pasar, dan sanitasi.

Kami akan beri masukan kepada Presiden Jokowi terkait dengan anggaran Rp1 miliar per desa.

Kelurahan pun harus mendapat yang sama karena infrastruktur di kelurahan lebih siap ketimbang desa.

Bagaimana fokus pembangunan?

Kami bersama DPRD sudah merumuskan, Banjarmasin menjadi kota sungai.

The River City itu tidak ada di Indonesia.

Jadi nanti orang Indonesia enggak perlu ke Bangkok atau Venesia.

Selama ini Banjarmasin dikenal sebagai kota seribu sungai.

Walaupun ada catatan juga, ketika getol membangun sungai, justru dinas sungai dihapuskan.

Bagaimana tantangan ke depan?

Di Banjarmasin drainase, pembuangan air, dan saluran air karena di bawah permukaan air laut.

Itu sebabnya harus ada terobosan dan inovasi di antaranya sistem pompa dan lainnya.

Tapi di sana tidak pernah ada banjir, sebab memelihara sungai melalui program penataan dengan baik.

Mudah-mudahan Kongres sungai Indonesia pada Oktober 2017 digelar di Banjarmasin.

Terkait pembangunan di daerah, ada kekhawatiran soal implikasi hukumnya.

Bagaimana menyikapinya?

Rekomendasi Apeksi terkait dengan implikaasi hukum kepada kepala daerah itu, pertama agar jangan sampai ragu dalam mengambil kebijakan.

Kedua, menyikapi skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk model pembiayaan pembangunan karena APBD terbatas.

Itu dilakukan karena transfer dana dari pusat terkadang juga dipotong.

Kami di Banjarmasin saja perubahan anggaran tahun lalu dipotong Rp194 miliar.

Tahun ini diturunkan lagi 5%. Lantas bagaimana kami bisa membangun rumah sakit yang sudah direncanakan? Solusinya KBPU.

Ketika kita kerja sama dengan swasta, jangan sampai ada implikasi hukum.

Kami minta diberikan garansilah.

Lemahnya garansi itu berdampak bukan hanya menghambat pembangunan, tapi kepala daerah banyak yang ketakutan.

Pemerintah harus memberikan kelonggaran aturan, jangan sampai nanti justru kami disalahkan. (OL-4)