Wali Kota Butuh Kepastian Hukum

PERSOALAN hukum menjadi salah satu titik krusial yang dibahas 98 wali kota se-Indonesia dalam Rakernas Apeksi XII di Malang, Jawa Timur.

Salah satu rekomendasinya ialah pemerintah kota bersama aparat penegak hukum bisa memahami regulasi dan aturan.

Jangan sampai terjadi setelah wali kota mengambil kebijakan, terkadang diskresi justru menimbulkan persoalan hukum hingga masuk bui.

Wartawan Media Indonesia Bagus Suryo mewawancarai Wali Kota Tangerang Selatan sekaligus Ketua Apeksi Airin Rachmi Diany, kemarin.

Berikut kutipannya:

Hal penting apa yang direkomendasikan?

Rekomendasi itu tentang berbagai persoalan terkait dengan tata kelola pemerintahan, bidang keuangan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya.

Hal yang paling penting sesuai tema implementasi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah dalam rangka perlindungan hukum.

Intinya harus ada persamaan persepsi, kita harapkan mendorong adanya kesepahaman dengan difasilitasi bersama inspektorat Kemendagri.

Mengapa harus ada kesepahaman?

Intinya bagaimana kami di pemda bersama aparat penegak hukum bisa memahami regulasi dan aturan sehingga diharapkan bisa memberikan kepastian hukum bagi kami dalam bekerja.

Contohnya?

Kepala daerah memiliki kebijakan yang terkadang diskresi.

Namun, kebijakan itu termasuk diskresi atau tidak? Presiden Joko Widodo menyampaikan pemerintah kota harus memiliki city branding.

Harus bisa berinovasi.

Di satu sisi, kita tidak hanya mengandalkan SDM, tapi juga membutuhkan sumber pembiayaan dalam pembangunan, sedangkan dana APBD dan APBN kurang bisa untuk percepatan pembangunan sehingga solusinya harus ada inovasi dalam sumber pembiayaan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Dalam melaksanakan proses kerja sama pemerintah dan badan usaha, terkadang itu diskresi.

Lantas, di mana hambatannya?

Iya itu menghambat penyerapan anggaran.

Banyak keluhan dari teman-teman di daerah karena ketakutan menjadi pejabat pembuat komitmen.

Apa yang diinginkan sekarang?

Kita minta ada persamaan kesepahaman antara kami dan aparat hukum melalui MoU.

Memang UU sebenarnya sudah jelas, tapi terkadang kita kurang memahami apa yang disebutkan pasal demi pasal.

Apa harapan dalam pembangunan ke depan?

Kita dituntut masyarakat segera menyelesaikan janji kampanye.

Proses pembangunan terus dilakukan untuk menyelesaikan janji kita.

Pembangunan bisa berjalan bila ada stabilitas politik dan stabilitas keamanan.

Bila di lapangan terus ada konflik, bagaimana kita bisa menyelesaikan pembangunan. (OL-4)