Aneka Bea Calon Pemimpin

DARI 10 pendaftar, hanya 6 orang yang lanjut mengikuti pemaparan visi dan misi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui PDIP. Setiap kandidat pun harus menyetor Rp45 juta untuk mengikuti pemaparan itu.

Enam orang yang mengikuti pemaparan visi-misi PDIP di salah satu hotel di Kota Kendari, Sultra, Sabtu (22/7), ialah mantan Bupati Wakatobi/Ketua DPD PDIP Sultra Hugua, mantan Gubernur Sultra Ali Mazi, mantan Sekprov Sultra Lukman Abunawas, Bupati Muna Rusman Emba, Marsekal (Purn) Supomo, dan Abdul Rahman Farisi (profesional).

Empat bakal calon gubernur yang tidak menyampaikan visi-misi ialah Ridwan Bae (Ketua DPD Partai Golkar), Hj Tina Nur Alam (anggota Fraksi PAN DPR), Rusda Mahmud (Bupati Kolaka Utara), dan Asrun (Wali Kota Kendari/Ketua PAN Kota Kendari).

Akan tetapi, Rusda Mahmud mewakili mantan Bupati Buton LM Syafei Kahar yang akan menjadi pasangan Rusda dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sultra untuk mengikuti pemaparan. Selain itu, politikus Partai Golkar Oheo Sinapoy juga mengikuti pemaparan sebagai calon wakil gubernur.

Ketua DPD PDIP Sultra Hugua membenarkan setiap pendaftar harus membayar Rp45 juta untuk bisa mengikuti pemaparan visi dan misi. Hal itu, menurut dia, dilakukan untuk membiayai kegiatan yang digelar di hotel berbintang lima di Kota Kendari.

Salah seorang kandidat, Ali Mazi, mengaku tidak keberat­an dengan pungutan Rp45 juta untuk biaya pemaparan visi-misi calon gubernur.

Yang penting, dia berharap, pemaparan visi dan misi dapat mengukur kemampuan calon gubernur.
Apalagi, lanjut dia, PDIP telah berkomitmen keikutsertaan Hugua tidak serta-merta mengurangi kans calon lainnya. “PDIP mempunyai kriteria dan kapasitas pemimpin yang diharapkan publik.”

Sumbangan infak
DPW PPP Bangka Belitung mengakui meminta para kandidat kepala daerah untuk membayarkan infak sukarela. Akan tetapi, menurut Ketua DPW PPP Babel Amri Cahyadi, hal itu bukan sebagai mahar politik.

“Itu bukan mahar politik. Itu merupakan infak bagi setiap kandidat bakal calon kepala daerah yang mendaftar ke PPP,” kata Amri.

Amri mengatakan, di Babel ada tiga daerah yang melaksanakan Pilkada 2018, yakni Pangkalpinang, Bangka, dan Belitung. “Tergantung para kandidat mendaftar ke DPC mana, nanti infaknya dibayar di DPC tersebut,” ujarnya.

Besaran infak, lanjut dia, bergantung pada DPC PPP dengan ambang batas maksimal bagi kepala daerah, yakni Rp10 juta dan untuk wakil kepala daerah Rp7 juta.

“Besaranya Rp7 juta hingga Rp10 juta. Tergantung mendaftar kepala daerah atau wakilnya,” terang Amri.
Amri menyebutkan hasil dari infak para kandidat itu, untuk proses seleksi dan rapat pimpinan. “Tentunya perlu dana agar penyelenggaraannya bagus. Namun, itu sumbangan infak sukarela,” tegas Amri.

Sejauh ini, menurut dia, pendaftar ke tiga DPC PPP kemungkinan sudah lebih dari 10 orang. “Data pasti belum ada, kan pendaftaran belum tutup hingga Sabtu (29/7),” ucap dia.

Ketua DPD Partai Gerindra Babel Erzaldi Rosman Djohan mengaku sedang merajut koalisi untuk tiga pilkada di Babel.

Erzaldi mengatakan, pada Pilgub Babel 2017, Gerindra berkoalisi dengan Partai NasDem dan PKB.

“Alhamdulillah koalisi tiga partai berhasil mengantarkan saya dan Abdul Fatah menang di pilgub. Saya harap koali­si ini masih bisa bertahan,” kata Erzaldi. (RF/N-1)