Tol Impian Dekati Kenyataan

KEINGINAN warga di Pulau Sumatra untuk menikmati ruas tol trans-Sumatra bukan sekadar khayalan lagi. Angin segar itu ditiupkan Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno, di Padang, kemarin.

"Realisasi ruas tol Padang-Bukittinggi dan Bukittinggi-Pekanbaru semakin mendekati kenyataan. Pembicaraan untuk memulai proyek ini semakin diintensifkan," tutur Irwan.

Ia mengaku mengikuti pra-rapat terbatas dengan Sekre-taris Kabinet untuk membicarakan program strategis nasional di Sumatra Barat, awal pekan ini. Hasilnya, ruas tol Padang-Bukittinggi dan Bukittinggi-Pekanbaru masuk program strategis itu. "Untuk itu dibutuhkan percepatan, bahkan mungkin lebih cepat daripada perkiraan semula," lanjut Irwan.

Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Sumatra Barat Jasman Rizal menambahkan panjang total ruas tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru 240 kilometer. Ia merupakan bagian dari tol trans-Sumatra yang panjangnya 1.415 km.

"Tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru akan dibangun mulai 2019 jika lahan telah dibebaskan. Sudah ada kepastian dari Asian Infrastructure Investment Bank yang akan danai Rp5 triliun," jelasnya. Kebutuhan lahan untuk tol itu mencapai 1.534 hektare. Lebar jalan juga harus ditambah dari 37 meter menjadi 60 meter.

"Pembebasan lahan akan dibantu anggaran dari APBN karena statusnya jalan strategis nasional," tambah Manager Senior Bagian Teknik Divisi Pengembangan Jalan Tol PT Hutama Karya, Dinny Surya Kencana.

Jembatan pantura

Dari Jawa Tengah dilaporkan, Jembatan Ampel Siwalan sisi utara yang terletak di jalur pantura Pekalongan-Pemalang dibongkar. Untuk mengatasi kemacetan, polisi memberla-kukan jalan satu arah.

Kepala Balai Besar dan Pelaksana Jalan Nasional VII Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Achmad Herry Marzuki menyatakan jembatan itu harus diganti karena jalur pantura Jawa ma-sih tetap menjadi urat nadi perekonomian.

"Kondisinya sudah mengkhawatirkan."Karena itu, jembatan lama harus dibongkar dan dibangun kembali jembatan baru. Untuk kendaraan kecil dan sepeda motor, jembatan darurat telah disiapkan. "Kendaraan bertonase besar tetap bisa melalui jembatan lama di sisi selatan," lanjutnya.

Di sisi lain, lelang proyek infrastruktur di Kota Cirebon, Jawa Barat, mengalami keterlambatan. Faktor keterbatasan sumber daya manusia menjadi penyebabnya.

"Kalau tidak dilakukan percepatan realisasi belanja, ter-utama untuk pembangunan infrastruktur, bisa berpotensi melahirkan sisa lebih pembiayaan anggaran yang besar," ujar Sekretaris Daerah Kota Cirebon Asep Dedi. Sampai pertengahan 2017, baru dua lelang yang terlaksana di bidang infrastruktur.

Di Lembata, Nusa Tenggara Timur, pemerintah kabupaten harus mengajukan pinjaman daerah untuk mempercepat pembangunan jalan, membangun instalasi air minum dan jaringan listrik. "Jalan dalam kondisi rusak berat. Dari 3.159 kilometer panjang jalan, kurang dari 30% dalam kondisi baik," kata Bupati Lembata Eliazer Yentji Sunur.

Rumah tangga yang sudah menikmati air bersih baru mencapai 67%. "Untuk mempercepat pembangunannya, mau tidak mau kita harus mengajukan pinjaman daerah," tegasnya. (AS/UL/PT/N-2)