Bupati Karimun Selisik Jual Beli Jabatan

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, akan menginvestigasi kebenaran dugaan jual beli jabatan tenaga honorer.

Hal itu diketahui setelah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyurvei jumlah pegawai serta kedisiplinan pegawai sekitar empat bulan yang lalu.

Bupati Karimun Aunur Rafiq, kemarin, mengakui mendengar laporan adanya pejabat yang memperjualbelikan posisi tenaga honorer di Pemkab Karimun dengan kisaran Rp25 juta hingga Rp40 juta per orang.

"Kami memang mendengar ada indikasi demikian pada saat kami melakukan audit. Namun, kami masih akan mengecek lagi tentang permasalahan tersebut," ujarnya.

Menurut dia, pemkab juga membentuk tim untuk menyelidiki dugaan percaloan dalam rekrutmen tenaga honorer.

"Untuk calo yang berani memperjualbelikan suatu keputusan dan kewenangan tersebut belum kita ketahui. Namun, kita sudah membentuk tim untuk menyelidiki lebih dalam kasus tersebut," kata dia.

Adapun Pemerintah Provinsi Sumatra Barat belum mendapatkan izin menambah Aparatur Sipil Negara pada 2017, termasuk untuk tenaga akuntan guna memaksimalkan pengelolaan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Pemerintah memang telah membuka peluang penerimaan ASN, tetapi tidak ada untuk pelamar umum, termasuk di Sumbar," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar Jayadisman di Kota Padang.

Termasuk, sambung dia, untuk kebutuhan tenaga akuntan.

"Penerimaan hanya untuk 63 orang tenaga guru garis depan," ujar dia.

Sementara itu, perangkat desa di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara, terpaksa berutang lantaran belum menerima honor terhitung sejak Januari.

"Petugas desa harus meminjam uang dari keluarga atau sahabat mereka untuk biaya operasional serta kelancaran tugas," ujar Sekretaris Desa Manalu Balik, Kecamatan Parmonangan, Tapanuli Utara, Jesayas Manalu.

Dirinya mengaku heran dengan honor sekitar Rp1,4 juta per aparat yang belum cair.

Dirinya mengaku harus mencari pekerjaan sampingan dengan menderes karet atau meminjam uang tetangga.

Kepala Bidang Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Tapanuli Utara P Panggabean menjelaskan, total honor perangkat desa yang belum terbayarkan selama Januari-Juli 2017 mencapai Rp42 miliar.

Nilai itu untuk perangkat desa di 241 desa dan 11 kelurahan yang tersebar di 15 kecamatan. (HK/JH/PS/Ant/N-1)