Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta akhirnya menggelontorkan dana hingga Rp39 miliar untuk membangun 1.200 boks jaringan utilitas terpadu (ducting) di seluruh wilayah Ibu Kota. Jika proyek itu selesai, nantinya Jakarta akan terbebas kebiasaan bongkar-pasang trotoar untuk proyek galian perusahaan utilitas.
“Sebanyak 1.200 ducting akan dibangun di lima wilayah di Jakarta dengan menggunakan APBD 2017 sebesar Rp39 miliar. Pembuatan ducting ini guna mempermudah pengawasan terhadap utilitas yang ada di dalam saluran,” kata Kepala Seksi Pengendalian Trotoar Dinas Bina Marga DKI Jakarta Ricky Janus, kemarin.
Dipaparkannya, akibat lemahnya pengawasan dari pemprov, kondisi utilitas bawah tanah saat ini sudah sangat semrawut. Jaringan kabel telepon, fiber optic, listrik, pipa PGN, dan pipa PAM Jaya centang-perenang di bawah sana.
Kondisinya makin parah karena tidak adanya pemetaan jaringan utilitas di Jakarta sehingga bongkar-pasang trotoar untuk proyek galian pihak swasta menjadi pemandangan sehari-hari warga Jakarta.
“Selain itu, penanaman utilitas juga sering merusak trotoar. Dengan adanya box ducting, perusahaan penanam utilitas seperti PT PLN dan PT Telkom tidak lagi merusak trotoar yang sudah terbangun,” terang Ricky.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faizal menambahkan, normalisasi seluruh jaringan bawah tanah itu akan mulai dikerjakan pada tahun ini. Untuk tahap awal, pihaknya akan lebih dulu membangun boks utilitas, yang selanjutnya akan diikuti dengan pemasangan jaringan utilitas.
Ia mengatakan ducting saat ini baru terbangun di kawasan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, bersamaan dengan pembenahan trotoar di kawasan tersebut.
Gandeng swasta
Rencana pembuatan ducting se-Jakarta itu sendiri, sambung Yusmada, bukan tak lepas dari persoalan dana. Jika hanya mengandalkan APBD yang ada, pihaknya hanya bisa membangun jaringan utilitas sepanjang 50 kilometer, dari 2.600 kilometer trotoar yang ada di Ibu Kota.
“Jika hanya mengandalkan APBD 2017, hanya terbangun 50 kilometer. Itu masih jauh dari ideal karena panjang trotoar kita 2.600 kilometer yang ada di sisi kanan-kiri jalan,” terangnya.
Guna memuluskan rencana pembangunan ducting itu, Yusmada mengatakan pihaknya akan menggandeng perusahaan yang selama ini menanam utilitas mereka di bawah tanah, seperti PT PLN dan PT Telkom.
“Kita jajaki kemungkinan kerja sama pembangunannya dengan imbal baliknya berupa kompensasi,” kata dia.
Sejatinya, penanaman utilitas di bawah tanah sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 195 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas.
Namun, kata Yusmada, pergub itu hanya mengatur soal izin gali-menggali, sedangkan soal penempatan utilitas belum diatur.
“Ini yang mau kita revisi. Ke depan tidak ada lagi izin menggali, tetapi izin penempatan atau menanam utilitas,” tegasnya.
Box ducting yang akan ditanam di bawah trotoar nanti akan memiliki panjang 1,8 meter, lebar 1,2 meter, dengan tinggi 2,3 meter. Boks-boks itu akan dibangun dengan jarak 20 meter-25 meter antarboks.
Dengan adanya boks itu, saat akan menambah atau memperbaiki jaringan, kontraktor utilitas tinggal mengebor dari dalam boks tanpa harus merusak trotoar di atasnya.
Pada 2016 lalu, Dinas Bina Marga telah membangun 729 unit box ducting yang berfungsi menjaga kondisi trotoar dari kerusakan akibat proyek utilitas. (J-1)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved